Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ADB Blak-blakan Makan Siang Gratis Bakal Tambah Beban APBN, Defisit Aman?

Asian Development Bank (ADB) secara gamblang menyatakan bahwa program makan siang gratis akan membawa konsekuensi APBN semakin terbebani.
ADB Principal Economist Arief Ramayandi Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024)/Bisnis-Annasa R. K
ADB Principal Economist Arief Ramayandi Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024)/Bisnis-Annasa R. K

Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) secara gamblang menyatakan bahwa konsekuensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin terbebani dari program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. 

ADB Principal Economist Arief Ramayandi yakin meski terdapat anggaran yang membutuhkan pembiayaan besar pada pemerintahan selanjutnya, pemerintah masih dapat mengendalikan defisit dengan baik. 

“Beban anggaran pasti ada, tapi apakah itu akan jadi mendorong fiskal defisit sampai memburuk? Saya rasa tidak terlalu,” dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024). 

Arief menjelaskan Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang relatif baik dan kuat. Penerimaan negara pun masih mampu ditingkatkan untuk membantu membiayai program pemerintah selanjutnya. 

Pada 2023, rasio penerimaan negara terdapa PDB atau tax ratio terealisasi sebesar 10,21% dan target tahun ini berada pada kisaran 10,2%. 

Artinya, kata Arief, Indonesia punya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan lebih tinggi rasio tersebut. 

“Potensi untuk Indonesia menaikkan penerimaan negara masih cukup besar, sehingga program-program seperti ini kalau dikelola efektif dan efisien masih merupakan program yang bisa terbiayai. Tujuannya kan gizi cukup dan produktivitas tenaga kerja meningkat,” jelasnya. 

Bila belanja tidak sebanding dengan penerimaan, APBN pun terancam memiliki defisit yang lebih lebar. 

Tahun ini saja, kala pemerintah mengeluarkan belanja lebih banyak untuk perlindungan sosial, defisit APBN diperluas dari maksimal 2,29% menjadi 2,8%. Sementara sesuai Undang-Undang (UU) No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan berbeda, ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjojo mengungkapkann untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan sosial, pemerintah perlu melebarkan defisit menjadi 5%. 

“Dalam beberapa tahun pertama, jangan ragu untuk tancap gas. Habiskan [sesuai target defisit]. Artinya dalam 5 tahun, untuk 1 atau 2 tahun pertama jalankan saja,” tuturnya dalam diskusi Fitch on Indonesia di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024). 

Sementara untuk tiga tahun berikutnya, pemerintah perlu mengencangkan kebijakan terkait defisit. Menjadi masalah apabila defisit tidak terkendali karena menyebabkan dampak terhadap rasio utang.

Dalam forum ekonomi di Qatar baru-baru ini, Prabowo justru menyampaikan tidak berencana untuk mengubah kebijakan batas defisit maksimal 3%. 

“Saya pikir kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya, dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/5/2024). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper