Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) Principal Economist Arief Ramayandi melihat posisi rasio utang pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam posisi yang aman.
Berdasarkan data APBN, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia per Maret 2024.
“Mereka masih bisa di-manage dengan baik. Pada dasarnya terkait rasio utang, itu soal manajemen utangnya. Kita ambil utang, spend untuk apa, dan manage membayar biaya utang di masa mendatang,” ujarnya dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024).
Arief menyampaikan kalau pun rasio utang pemerintah meningkat lebih dari posisi saat ini, bukan menjadi suatu masalah. Dia melihat posisi ini cenderung menurun dari akhir 2023, namun dalam posisi yang aman meski semakin mendekati batas atas.
Sebagaimana tercantum dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.
“Rasio utang terhadap PDB masih dalam kondisi yang aman, memang lebih tinggi dari masa krisis, tapi pada dasarnya level 39% bukan masalah yang besar bagi dunia ini,” tuturnya.
Baca Juga
Terkait rencana presiden terpilih Prabowo Subianto, pengganti Joko Widodo (Jokowi), sempat menyebutkan akan memanfaatkan utang dengan maksimal hingga rasionya mencapai 50% dari PDB.
Menurut Arief, tidak ada batasan baku terkait rasio utang secara khusus. Batas atas rasio utang pemerintah sebesar 60% dari PDB merupakan ketetapan dari Bank Dunia.
Tapi faktanya, negara seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) sendiri pun memiliki rasio utang yang jauh lebih tinggi dari ketetapan Bank Dunia.
Mengutip data International Monetary Fund (IMF) per 2022, utang pemerintah Jepang mencapai 214,27% dari PDB. Sementara utang pemerintah AS mencapai 110,15% terhadap PDB.
Presiden terpilih Prabowo Subianto buka-bukaan soal rencana dirinya untuk mengelola fiskal, khususnya terkait utang pemerintah dan defisit anggaran.
Ketika ditanya apakah ada ruang fiskal untuk program-programnya dalam batas legal negara untuk defisit anggaran tahunan sebesar 3% dari PDB, Prabowo mengatakan bahwa angka tersebut “sewenang-wenang”, tetapi ia tidak memiliki rencana untuk mengubah peraturan tersebut.
“Saya pikir kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Prabowo dalam sesi wawancara di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2025).
