Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengumumkan perkembangan utang pada Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).
“Pemerintah akan menyampaikan dalam nota keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut, satu, perkembangan utang pemerintah,” ujarnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (24/7/2025).
Selain utang, pemerintah juga akan menyampaikan implikasi dari kebijakan-kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap nilai atau besaran PNBP pada masing-masing sektor.
Maklum, pemerintah terpantau absen menyampaikan data posisi utang, setidaknya dalam enam bulan terakhir, termasuk posisi utang per akhir 2024. Sempat terbit Buku APBN Kita edisi Februari 2025 yang menjelaskan realisasi Januari 2025, tetapi buku tersebut hilang dari laman resmi Kementerian Keuangan.
Dalam buku tersebut tercantum bahwa per Januari 2025, outstanding utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun atau 39,6% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio tersebut masih di bawah batas aman 60% sesuai ketentuan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Satu-satunya data utang pemerintah yang dapat diakses, yakni utang luar negeri (ULN), yang datanya diterbitkan bersama dengan Bank Indonesia.
Baca Juga
Di mana posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 tercatat senilai US$209,6 miliar atau tumbuh sebesar 9,8% (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% pada April 2025.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Sementara dalam data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah terpantau telah menerbitkan SBN secara bruto, domestik dan internasional, senilai Rp748,84 triliun hingga 15 Juli 2025.
Secara neto sampai dengan semester I/2025, realisasinya mencapai Rp308,6 triliun atau mencakup 48% dari target Rp642,6 triliun. Jumlah penarikan utang baru melalui SBN tersebut juga terpantau melonjak 49,7% dari periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sempat menyampaikan posisi kewajiban pemerintah pada akhir anggaran 2024, mencapai Rp10.269 triliun. Meski di dalamnya termasuk utang pemerintah, tetapi tidak dijelaskan secara detail berapa besarannya.
Kendati mencerminkan besarnya kewajiban negara, Sri Mulyani menyatakan bahwa neraca pemerintah tetap solid. Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan ketika melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (1/7/2025).
“Neraca Pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan yang solid, dengan total aset Rp13.692,4 triliun, kewajiban Rp10.269,0 triliun, dan ekuitas Rp3.423,4 triliun,” ujarnya, dikutip pada Rabu (2/7/2025).
