Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan upaya pemerintah dalam menjaga harga pangan tetap stabil jelang ramadan 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi domestik pada Februari 2023 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa berdasarkan komponennya, inflasi inti tercatat sebesar 3,09 persen yoy, melambat dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 3,27 persen.
“Perlambatan terjadi di hampir seluruh kelompok barang non makanan dan jasa. Hal ini selaras dengan kebijakan suku bunga yang tidak mengalami perubahan di bulan Februari,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/3/2023).
Sejalan dengan itu, inflasi pangan bergejolak (volatile food) tercatat sebesar 7,62 persen yoy yang dipengaruhi faktor musiman dan cuaca ekstrem.
“Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terutama harga beras, cabai dan bawang merah, pemerintah telah melakukan pengadaan impor dan operasi pasar,” jelasnya.
Baca Juga
Sementara itu, inflasi administered price atau harga yang diatur pemerintah pada Februari 2023 berada di level 12,24 persen yoy atau lebih rendah dibandingkan Januari yang sebesar 12,28 persen.
Hal ini dipengaruhi oleh tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring harga avtur yang melemah dan masuknya low season.
Febrio mengatakan, pemerintah kedepannya akan terus berupaya mengendalikan inflasi seiring dengan masuknya bulan Ramadan dan libur lebaran.
“Sinergi pengendalian inflasi terus diperkuat melalui berbagai kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Pusat [TPIP]. Komitmen pemerintah untuk menjaga inflasi 2023 pada rentang sasaran 2-4 persen diperkuat dengan menjaga target inflasi pangan pada kisaran 3-5 persen, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional,” katanya.
Di samping itu, pemerintah pun berupaya senantiasa melakukan komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus melakukan bauran kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas harga nasional,” tutup Febrio.
