Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji rencana pembangunan jaringan transmisi dari Jawa-Bali menuju Sumatra untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik atau oversupply PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN saat ini.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan, jaringan transmisi menuju Sumatra itu dapat menjadi alternatif untuk mengalirkan pasokan berlebih pada sistem kelistrikan Jawa-Bali yang makin melebar awal tahun ini.
“Mengatasi oversupply tentunya membangun jaringan ke Sumatra itu salah satu opsi sebenarnya,” kata Ida dalam acara Business and Risk Perspective Energy Transformation Talk, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Ida mengatakan, kementeriannya bersama dengan PLN belakangan berupaya untuk mempercepat rencana pembangunan sistem transmisi tersebut.
Kendati demikian, Kementerian ESDM belum mengetahui secara spesifik sumber pendanaan yang bakal digunakan PLN untuk membiayai proyek tersebut mendatang.
“Kalau pun toh kebutuhan anggaran PLN tidak mencukupi, misalnya perlu PMN [penyertaan modal negara], mestinya itu yang kita upayakan tapi memang sejauh ini saya sendiri belum begitu mendalam apakah PLN sudah menyampaikan usulan kebutuhan,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, terdapat kelebihan pasokan listrik sebesar 7 gigawatt (GW) hingga akhir 2022.
Tambahan kapasitas daya setrum itu makin memperlebar kelebihan pasokan lantaran permintaan listrik pada periode yang sama hanya tercatat di kisaran 1,2 GW hingga 1,3 GW.
“Kami memang menghadapi kondisi oversupply di Pulau Jawa, selama 12 bulan ini ada penambahan kapasitas sekitar 7 GW dan penambahan demand-nya hanya sekitar 1,2 GW hingga 1,3 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Adapun, pemerintah sempat memproyeksikan potensi kelebihan pasokan listrik perusahaan setrum pelat merah itu dapat mencapai 5 GW tahun ini.
Kendati demikian, Darmawan menerangkan, perseroannya berhasil mengurangi beban take or pay (ToP) mencapai RP47,05 triliun untuk periode 2021 hingga 2022. Adapun, porsi pengurangan ToP yang signifikan disepakati pada periode 2021 dengan nilai mencapai Rp37,21 triliun.
“PLN berhasil mengurangi ToP sebesar Rp47,05 triliun hingga 2022 dengan cara renegosiasi dan juga melakukan pemunduran operasi pembangkit dari IPP,” kata dia.
