Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan pembiayaan investasi mencapai Rp176,3 triliun pada APBN 2023 yang akan mendukung infrastruktur, penyertaan modal negara (PMN), hingga penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sri Mulyani memaparkan sebesar 48,5 persen dari anggaran tersebut atau senilai Rp85,3 triliun diperuntukkan khusus untuk klaster infrastruktur.
“Seperti diketahui, 2023, APBN mengalokasikan pembiayaan investasi Rp176,3 triliun, di mana Rp85,3 triliun adalah pembiayaan di dalam mendukung pembangunan infrastruktur,” paparnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Dari Rp85,3 triliun tersebut, utamanya diperuntukkan bagi perusahaan BUMN yang melaksanakan penugasan pembangunan jalan tol di Sumatra serta perumahan.
Dalam APBN 2023, Kementerian Keuangan juga telah menargetkan pembiayaan investasi untuk penyediaan perumahan MBR dengan nilai Rp26,21 triliun untuk pembiayaan 229.000 unit rumah murah.
Pembiayaan investasi 2023 ini akan berfokus pada sektor prioritas kesejahteraan masyarakat. Selain rumah murah, Sri Mulyani memberikan tambahan PMN non tunai kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan holding pangan BUMN senilai Rp2,5 triliun.
Baca Juga
Hal ini ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan holding pangan BUMN industri pangan dan memperbaiki rasio keuangan utama perusahaan sehingga mampu meningkatkan kapasitas leverage perusahaan.
Pada klaster pendidikan, Kementerian Keuangan mengalokasikan pembiayaan investasi Rp20 triliun pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan target penyaluran pada 2023 sebesar Rp3,082 triliun dari hasil kelola dana abadi atau endowment.
Pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun juga akan mencakup klaster perlindungan masyarakat senilai Rp4,3 triliun, pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun, kerja sama internasional Rp3,5 triliun, dan lainnya senilai Rp58 triliun.
“Kerja sama internasional itu termasuk kalau kami memberikan bantuan seperti Turki mengalami gempa atau Pakistan, dan lain lain,” lanjutnya.
Meski demikian, Bendahara Negara tersebut menyampaikan bahwa dari anggaran yang telah dialokasikan, pada Januari 2023 belum terealisasi.
“Jadi dari sisi pembiayaan Rp176,3 triliun masih belum terealisasi untuk Januari ini,” jelasnya.
