Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mulai menyusun peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, percepatan pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara menjadi target utama dari kesepakatan pendanaan transisi energi JETP yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Pendanaan tersebut akan memobilisasi pendanaan senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$).
Terkait rencana pendanaan ini, Arifin menuturkan, pemerintah telah memiliki daftar PLTU yang berpotensi untuk masuk dalam program pensiun dini. Namun, eksekusi perencanaan dan waktunya masih akan dikaji terlebih dulu.
"Itu yang akan kami bikin. Sudah disiapkan daftarnya, sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang paling applicable dan implementable," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (17/2/2023).
Program pensiun dini ini terutama akan menyasar unit PLTU yang sudah tidak efisien pembakarannya karena menghasilkan emisi yang tinggi dan PLTU yang berada di wilayah yang mengalami kelebihan pasok atau oversupply listrik.
"Tidak hanya [PLTU] di Jawa, mungkin di Sumatra ada," kata Arifin.
Baca Juga
Adapun, PLTU yang sudah dimatikan operasinya nantinya akan diganti dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian ESDM sempat mengusulkan PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur untuk masuk dalam proyek pensiun dini PLTU. Selain itu, PLTU yang juga diharapkan masuk proyek JETP adalah PLTU Pelabuhan Ratu milik PT PLN (Persero) yang rencananya akan dialihkan ke PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan skema pendanaan transisi energi JETP pada rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Pakta iklim yang dipimpin AS dan Jepang itu berkomitmen untuk mempercepat target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2050 atau 10 tahun lebih awal dari target yang dipatok pemerintah pada 2060.
Guna menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada Kamis (16/2/2023), sekretariat tim kerja JETP resmi terbentuk dan berkantor di Kementerian ESDM. Dalam 6 bulan ke depan, tim JETP menargetkan dapat menyelesaikan roadmap pensiun dini PLTU, memobilisasi investasi, dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).
