Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memulai negosiasi serta perumusan rencana investasi komprehensif atau comprehensive investment plan (CIP) terkait dengan tindaklanjut komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) dari sejumlah negara dan lembaga pendonor.
Lewat pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya, Indonesia dipastikan mengamankan pendanaan awal dari JETP sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$). Pendanaan publik dan swasta itu dialokasikan untuk periode 3 tahun hingga 5 tahun mendatang.
Perumusan CIP itu ditandai dengan peluncuran Kantor Sekretariat JETP, yang berlokasi di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dengan pihak pendonor.
“Hari ini kita resmikan kantornya sehingga kita mulai kick-off program dari JETP tersebut yang didukung oleh beberapa pihak serta perbankan internasional,” kata Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/2/20230).
Dadan mengatakan, pemerintah bersama dengan pihak pendonor bakal mulai berunding ihwal rencana investasi JETP tersebut dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan mendatang.
Secara garis besar, kata Dadan, pembahasan rencana investasi itu bakal berfokus pada pengembangan kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Baca Juga
“Sekarang kita sudah punya RUPTL [Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik] itu 20,9 GW kalau untuk EBT, kita sudah punya list untuk kandidat pensiun PLTU batu bara, nanti di dalam CIP itu akan bernegosiasi di situ,” kata dia.
Belakangan pemerintah berencana menyalurkan dana himpunan JETP itu untuk mengalihkan rencana investasi pembangunan PLTU di luar jaringan PLN menjadi pembangkit EBT.
Rencana itu diharapkan dapat memotong investasi baru pada pembangkit batu bara di tengah investasi smelter yang makin intensif tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan skema pendanaan transisi energi JETP pada rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Pakta iklim yang dipimpin AS dan Jepang itu berkomitmen untuk mempercepat target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2050 atau 10 tahun lebih awal dari target yang dipatok pemerintah pada 2060.
Komitmen itu disampaikan Penasihat Iklim untuk Menteri Keuangan AS John Morton setelah meluncurkan kemitraan investasi untuk percepatan transisi energi di Indonesia, JETP saat puncak pertemuan G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).
“Kami mendukung Indonesia seperti tujuan pada pernyataan bersama untuk mempercepat target NZE pada sektor pembangkit dengan 10 tahun penuh dari 2060 menjadi 2050,” kata John Morton.
John mengatakan, percepatan target itu menjadi komitmen signifikan bagi upaya pendanaan transisi energi yang masif di Indonesia dari sejumlah negara dan swasta yang tergabung pada JETP. Alasannya, pendanaan itu menjadi pembiayaan transisi energi terbesar sepanjang sejarah lewat skema penghimpunan dana tersebut.
