Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang Shun'ichi Suzuki dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang, Senin (13/2/2023).
Dalam lawatannya tersebut, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Jepang yang terus mendukung komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim termasuk skema Energy Transition Mechanism (ETM) dalam rangka mempercepat transisi energi bersih.
“Dukungan Jepang terhadap komitmen ini adalah berita yang bagus dan positif,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/2/2023).
Sri Mulyani melanjutkan, mengingat Presiden Jokowi mendorong konsep ETM di ASEAN Chairmanship and ASEAN+3 Chairmanship Indonesia 2023, dan akan melakukan lebih banyak showcase proyek energi bersih.
Selain itu, Menkeu Suzuki juga menyampaikan dukungannya terhadap Keketuaan Indonesia pada ASEAN dan ASEAN+3 2023 serta mendukung Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) untuk lebih fleksibel dalam menopang ketahanan ekonomi dan keuangan regional di tengah bencana internasional dan pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif Jepang untuk membangun fasilitas CMIM yang baru.
“Jepang akan mendukung peningkatan kapasitas dan peran AMRO, khususnya untuk ASEAN+3 Finance Process, dengan menjajaki inisiatif baru dan memperkuat tata kelola dan inklusivitas,” tambahnya.
Mengakhiri pertemuan, Jepang menyatakan terus mendukung Indonesia dalam proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) pada Februari 2023 ini.
Kunjungan kerja Sri Mulyani ke Jepang juga dalam rangka partisipasi Indonesia dalam Joint Conference IMF-JICA (Japan International Cooperation Agency) yang berlangsung di Tokyo, 14 Februari 2023.
Konferensi ini akan menjadi forum bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara Asia Pasifik, serta pejabat IMF dan JICA untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini pasca pandemi.
Sejalan dengan tema Joint Conference IMF-JICA tentang peran kebijakan fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mengatasi tantangan perubahan iklim, Kemenkeu dalam hal ini diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal, juga menyelenggarakan kembali dialog kebijakan dengan Kemenkeu Jepang bertajuk Joint Working Group 2023.
Dialog ini bertujuan untuk membahas situasi ekonomi global saat ini berikut risiko dan peluang yang akan dihadapi oleh kedua negara.
Dalam diskusi yang berkembang, kedua pihak saling berbagi mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengatasi situasi ekonomi global penuh tantangan, perkembangan perekonomian dalam negeri.
"Termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang diambil guna mengantisipasi situasi global dan melanjutkan reformasi struktural untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
