Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menggelontorkan anggaran Rp10,38 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengatakan pada tahun ini pihaknya mendapatkan pagu anggaran Rp25,03 triliun. Dari jumlah itu, Rp24,09 triliun akan dikucurkan untuk program perumahan dan permukiman yang di antaranya untuk mendukung pembangunan IKN.
"Di sini termasuk dukungan pembangunan IKN nusantara Rp10,38 triliun," kata Diana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023).
Diana memaparkan, dari kegiatan di bidang air minum, pihaknya akan melakukan pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) dan jaringan perpilaan sistem pengolahan air minum (SPAM) Sepaku.
Untuk di bidang sanitasi, Dirjen Cipta Karya akan membangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.
Selain itu, Diana mengungkapkan bahwa untuk kegiatan bangunan dan gedung, pihaknya akan membangunan kawasan dan bangunan pusat pemerintahan, kantor kementerian koordinator, kantor Kemensetneg, kantor kementerian dan lembaga, masjid negara, dan Beranda Nusantara.
"Lelang sebanyak 604 paket dan kami saat ini sudah melakukan pelelangan, selain kegiatan reguler ada 39 paket IKN," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR bakal melelang sebanyak 30 paket pekerjaan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan tender paket proyek tersebut hanya untuk pekerjaan yang menggunakan dana dari APBN 2023. Selain itu, paket tersebut sebagiannya merupakan paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang pada 2022, sehingga dialihkan pada 2023.
"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun, sekitar 30 paket," kata Basuki di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Basuki mengungkapkan, pada 2023 proyek yang dikerjakan hanya proyek-proyek yang berkontrak dengan pemerintah. Menurutnya, pada tahun ini belum ada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang akan mulai dibangun.
