Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar) meminta Menkeu Sri Mulyani untuk mewaspadai risiko penurunan harga komoditas pada 2023 yang dapat memengaruhi kinerja penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa keuangan negara menikmati berkah yang sangat besar dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2022. Salah satunya terlihat dari kinerja penerimaan pajak yang pada 14 Desember 2022 telah mencapai Rp1.634,36 triliun atau 110,06 persen dari target tahun ini.
Said pun menjabarkan bahwa PNBP telah mencapai Rp551,1 triliun atau 114,4 persen dari target, melampaui kinerja penerimaan pajak. Kenaikan harga batu bara dan crude palm oil (CPO) mendongkrak setoran PNBP dengan baik tahun ini.
Meskipun begitu, Said mengingatkan bahwa windfall harga komoditas tidak akan terus terjadi. Dia mengingatkan pemerintah agar selalu mewaspadai kemungkinan turunnya harga komoditas pada tahun depan, yang akan berpengaruh pada kinerja penerimaan negara.
"Harga harga komoditas strategis penopang komoditas ekspor kencenderunganya turun. Situasi ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah pada tahun depan untuk mengejar target penerimaan perpajakan dan PNPB," ujar Said melalui keterangan resmi, dikutip pada Minggu (25/12/2022).
Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara di Rp2.463 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan, yang mencakup pendapatan pajak dan bea cukai, senilai Rp2.021,2 triliun serta PNBP senilai Rp441,4 triliun.
Presiden Joko Widodo menaikkan target pendapatan negara itu hingga 8,6 persen dari sasaran 2022 senilai Rp2.266 triliun sesuai Perpres 98/2022. Penerimaan perpajakan dikerek hingga 13,3 persen dari outlook 2022 senilai Rp2.021 triliun, sedangkan target PNBP diturunkan 8,2 persen dari outlook 2022 senilai Rp441 triliun.
Turunnya target PNBP merepresentasikan proyeksi bahwa harga komoditas akan turun pada tahun depan. Namun, Said mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai dampaknya terhadap target penerimaan perpajakan, yang naik cukup tinggi.
"Sehingga untuk mengejar target pendapatan negara diperlukan effort dan contigancy plan yang memadai," kata Said.
Dia menilai bahwa tantangan perekonomian tahun depan sangat tidak menentu, sehingga risiko global maupun domestik akan meningkat dari saat ini. Banggar DPR mengingatkan agar pemerintah memaksimalkan penggunaan APBN untuk menjaga masyarakat dari ketidakmenentuan kondisi tahun depan.
"Agar peran APBN tahun 2023 sebagai kekuatan shock absorber dapat bekerja secara maksimal," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa volatilitas harga komoditas masih menjadi salah satu faktor risiko bagi perekonomian Indonesia dan global. Hal ini menghantam komoditas primer Indonesia, termasuk crude palm oil atau CPO.
Sri Mulyani mengatakan volatilitas harga komoditas memiliki dinamika yang sangat sulit diprediksi karena faktor ketegangan geopolitik yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Harga sejumlah komoditas terpantau masih tinggi, namun komoditas lainnya mengalami penurunan harga, salah satunya pada komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), yang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia.
“Beberapa menunjukkan kecenderungan penurunan, seperti harga gas alam, juga CPO turun dari puncaknya US$1.700 per ton sekarang US$800 per ton atau mendekati US$900 per ton, yang mana itu membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat turun ke US$700 per ton,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
