Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terkait dengan investasi minyak dan gas (migas) untuk bisa menggaet minat investor.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan revisi undang-undang migas merupakan salah satu langkah strategis yang mendesak dilakukan di luar upaya proaktif pemerintah untuk menggaet investor.
Investasi migas masuk dalam kategori jangka panjang dengan tenor rata-rata lebih dari 20 tahun, sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa dinikmati secara cepat.
"Sebagian besar cadangan migas yang proven dan unexploited baik onshore maupun offshore di Indonesia berada di kawasan timur. Ini memerlukan biaya penggalian dan operasi tinggi, sehingga kepastian hukum untuk investasi migas sangat penting,” kata Berly dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).
Berdasarkan hasil riset Rystad Energy Juli 2022, tahun ini nilai investasi migas global diperkirakan hanya tumbuh 5 persen dibandingkan dengan pada 2021. Sebagian besar investor migas global menggunakan hasil keuntungan dari lonjakan harga migas selama dua tahun terakhir untuk melunasi pinjaman dan membayarkan dividen kepada pemegang saham.
Total pelunasan pinjaman perusahaan-perusahaan migas global sampai Juli 2022 mencapai US$64 miliar. Adapun alokasi dana yang digunakan untuk membayarkan dividen sebesar US$54 miliar.
Baca Juga
Sementara itu, investasi di hulu migas di Indonesia dalam dua tahun terakhir justru mengalami lonjakan besar. SKK Migas melaporkan nilai investasi di hulu migas sebesar US$10,8 miliar pada 2021, sedangkan pada tahun ini diprediksi naik lebih dari 20 persen atau mencapai US$13,2 miliar.
Pada tahun ini, sejumlah perusahaan migas internasional seperti Petronas Carigali dan British Petroleum (BP) telah menjadi pemenang lelang. Nama pertama berhak atas wilayah kerja (WK) migas North Ketapang di Jawa Timur, sedangkan BP untuk WK Agung I (lepas pantai Bali dan Jawa Timur) dan Agung II (lepas pantai Sulawesi Selatan, NTB, dan Jawa Timur).
Petronas Carigali juga berhasil menemukan hidrokarbon berupa minyak dengan lajur alir awal sekitar 2.100 barel minyak per hari (bph) di WK Nort Madura II, Jawa Timur pada 2021.
Sebagai catatan, kebijakan proaktif pemerintah di sektor hulu migas diantaranya percepatan proses perizinan investasi. Dari target waktu penyelesaian maksimal 3 hari, pada Oktober 2022 rata-rata waktu penyelesaian perizinan di sektor hulu migas hanya 1,03 hari. Cepatnya proses perizinan telah mendorong kontraktor segera melanjutkan rencana kerjanya.
Selama ini perizinan merupakan salah satu kunci di sektor hulu migas. Percepatan proses izin yang terus menjadi perhatian pemerintah diharapkan memberikan keuntungan kepada kontraktor dan memberikan kepastian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
