Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha truk menegaskan bakal memuat barang sesuai dengan aturan pemerintah ketika kebijakan Indonesia Zero ODOL 2023 mulai diberlakukan. Artinya, operator angkutan barang akan menyesuaikan muatan yang diangkut dengan aturan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, mengatakan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan pertama dalam pembahasan mengenai truk ODOL, atau truk over dimension over loading. Untuk itu, asosiasi mendukung penuh apabila pemerintah tegas dalam memberlakukan kebijakan tersebut.
Apalagi, Aptrindo menilai bahwa selama ini perusahaan angkutan barang hingga pengemudi kerap disalahkan apabila membawa muatan berlebih. Sebaliknya, pemilik barang yang "nakal" memuat barangnya melebihi kapasitas truk, tidak terkena hukuman.
"Kami bakal mengurangi muatan [yang berlebih]. Selama ini, kami yang dituduh melakukan perbuatan ODOL. Setelah [Zero ODOL] berlaku, muatan dan kuantitas akan sesuai dengan standar dan ongkosnya," ujar Gemilang, Minggu (27/11/2022).
Gemilang menegaskan bahwa pelarangan truk sarat muatan itu pasti akan berdampak bagi banyak pihak. Namun, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan masalah keselamatan.
Di sisi lain, Gemilang menyebut bahwa alasan penghematan ongkos angkutan barang menjadi alasan mengapa penggunaan truk kelebihan muatan marak di jalanan.
"Kalau perhitungan pemilik barang, [adanya Zero ODOL] kan jadi naik ongkosnya. Sebelumnya, Jakarta-Surabaya itu Rp10 juta satu truk dimuat 30 ton. Kalau [Zero ODOL] berlaku, itu ongkos Rp10 juta ya diangkut 15 ton, kami sesuaikan sama kondisi muatan," ujarnya.
Gemilang mengaku bahwa pelarangan truk kelebihan muatan menguntungkan pengusaha truk. Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar bisa menjamin berlakunya Indonesia Zero ODOL 2023.
Seperti diketahui, pemerintah sudah memulai gerakan Zero ODOL sejak 2018. Namun, penerapannya mengalami pasang surut terlebih saat adanya penolakan dari berbagai pihak.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pemangku kebijakan pun belum secara tegas memastikan kapan Indonesia Zero ODOL 2023 bakal mulai diterapkan.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum diterima sepenuhnya oleh industri dan dunia usaha. Apalagi, ada risiko efek rambatan pada kenaikan harga barang jika truk ODOL dilarang beroperasi sepenuhnya.
Untuk itu, Adita mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap, kendati sebelumnya kebijakan Zero ODOL ingin diterapkan pada Januari 2023.
"Kementerian Perhubungan ingin ini [Zero ODOL 2023] bisa diberlakukan. Bahwa itu Januari atau kapan, yang jelas 2023 diharapkan sudah bisa diterapkan. Mungkin kita akan lakukan bertahap di beberapa kawasan yang dampaknya sangat luar biasa," tuturnya di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (24/11/2202).
