Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengatakan mobilisasi pembiayaan untuk mendanai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih sulit dilakukan hingga saat ini.
Direktur Pembiayaan dan Investasi SMI Sylvi Juniarty Gani beralasan pembiayaan pada program itu dinilai terlalu berisiko bagi kreditur lantaran belum masuknya pensiun dini PLTU ke dalam taksonomi pembiayaan transisi energi.
“Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara,” kata Sylvi dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), Jakarta, Senin (10/10/2022).
Absennya pensiun dini dalam taksonomi hijau itu, kata Sylvi, belakangan ikut menyulitkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang.
Kendati demikian, dia mengatakan, pemerintah tengah mendorong program pensiun dini PLTU batu bara itu dapat disisipkan ke dalam taksonomi hijau pada KTT COP27 di Mesir awal November nanti. Dia berharap langkah itu dapat memudahkan pendanaan awal untuk melakukan pensiun dini pembangkit berbasis energi fosil tersebut.
“Kita berharap pada COP 27 nanti sejumlah aliansi multilateral akan mengajukan konsensus untuk memasukkan pensiun dini PLTU sebagai taksonomi transisi energi untuk menggalakkan pendanaan mendatang,” tuturnya.
Baca Juga
Pemerintah bakal menyetop operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun guna mendukung program energi bersih.
Pada tahun ini pemerintah bakal menyetop operasional 3 PLTU batu bara yang telah beroperasi selama lebih 30 tahun. Total ada 33 PLTU dengan kapasitas 16,8 GW yang telah beroperasi selama tiga dekade.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021–2030 ditargetkan untuk menghasilkan listrik dari pembangkit yang lebih hijau.
Menurutnya, dalam RUPTL tersebut porsi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi baru terbarukan akan mencapai hingga 51,6 persen atau setara dengan 20,9 gigawatt (GW). Adapun porsi pembangkit listrik berbasis fosil mencapai 19,7 GW. Dengan porsi pembangkit berbahan bakar batu bara mencapai 13,9 GW.
"Kami targetkan 2–3 unit dapat dipensiunkan, diskusi dan negosiasi masih dalam progres, dan setelah 2-3 unit ini kita akan lanjutkan sisanya yang akan dipensiunkan," ujarnya dalam acara Friend of Indonesia Renewable Energy (FIRE) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (1/9/2022).
Arifin menjelaskan bahwa pada saat masa transisi energi dari fosil ke sumber energi yang lebih bersih setidaknya diperlukan investasi US$1 triliun. Dalam rencana penyetopan operasional 3 PLTU tersebut, pemerintah disebut tengah melakukan kajian dan juga negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) yang akan mengucurkan pendanaan.
"ADB yang kerja sama untuk energy transition mechanism, tapi ya nanti kita lihat berapa, studinya sudah diselesaikan nah tinggal sekarang, tinggal negosiasinya," ungkapnya.
