Bisnis.com, JAKARTA - Daya beli masyarakat yang dikhawatirkan menurun jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik berpotensi memperburuk kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.
Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan naiknya harga BBM dan penurunan daya beli bakal memaksa industri untuk memangkas jumlah produksi.
"Pengurangan jumlah produksi merupakan salah satu jalan keluar bagi pelaku industri TPT nasional untuk mengantisipasi efek domino kenaikan harga BBM," ujar Redma kepada Bisnis, Kamis (1/9/2022).
Redma mengungkapkan industri TPT nasional berpotensi mengurangi produksi sebesar 15 pada September 2022. Tentunya, kondisi ini merusak tren peningkatan kapasitas dan realisasi produksi TPT saat ini.
Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hingga akhir Agustus 2022 sektor TPT nasional mampu meningkatkan kapasitas dan realisasi produksi masing-masing 21,75 persen dan 21,22 persen.
Selain itu, gangguan terhadap produksi TPT tidak hanya disebabkan oleh efek domino kenaikan harga BBM. Faktor utama lainnya yang membuat pelaku industri TPT mengurangi jumlah produksi adalah maraknya barang impor yang beredar di pasar dalam negeri.
Baca Juga
Redma menjelaskan ada sekitar 150 juta meter kain impor yang sudah beredar di Tanah Air. Angka tersebut berpotensi bertambah karena hingga akhir tahun karena pemerintah membuka izin masuk untuk sebanyak 1 miliar meter kain impor.
"Barang impor paling besar masuk dari China. Tercatat, barang dari China 40 persen dari total barang impor. Dari sekitar US$9 miliar nilai impor kain, barang dari China nilainya sekitar US$3 miliar," jelasnya.
Lebih lanjut, Redma mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan masih kurang bersahabatnya kondisi pasar ekspor seperti Amerika Serikat (AS) dan negara di Eropa akibat inflasi.
Sampai dengan akhir Agustus 2022, kata Redma, terdapat 40 persen pesanan dari pasar ekspor menghilang akibat dampak inflasi di AS dan Eropa.
Sebelumnya, asosiasi memperkirakan nilai ekspor TPT nasional kemungkinan besar turun di kisaran 10 persen sampai dengan akhir tahun ini.
"Jadi, kuenya mengecil, tapi persaingan dengan barang impor di pasar domestik makin ketat," ujarnya.
Kontraksi PMI
Potensi pengurangan jumlah produksi tersebut di atas diperkuat dengan PMI Manufaktur Indonesia yang berpotensi terkontraksi meninggalkan zona ekspansi jika pemerintah menaikkan harga BBM.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kontraksi PMI manufaktur Indonesia bisa menyentuh level 49 pada Oktober hingga akhir 2022 jika kenaikan BBM terjadi.
"PMI manufaktur bisa terkontraksi sampai ke level 49. Tapi tidak langsung pada September, melainkan bulan-bulan setelahnya," kata Faisal kepada Bisnis.
Dengan asumsi kenaikan BBM di atas, sambungnya, sinyal awal pelemahan kinerja manufaktur nasional akan mulai terlihat pada September mendatang, meskipun PMI manufaktur masih berada di angka 50.
Faisal menjelaskan terdapat 2 faktor yang mendorong terjadinya kontraksi kinerja manufaktur. Pertama, turunnya permintaan domestik yang notabene merupakan kontributor terbesar terhadap manufaktur.
"Terutama untuk basic needs seperti produk-produk kesehatan, makanan dan minuman (mamin), dan termasuk produk tekstil," ujarnya.
Kedua, kenaikan harga BBM dinilai bakal menambah beban industri manufaktur yang dipastikan berhadapan dengan persoalan naiknya ongkos produksi, baik karena penggunaan BBM untuk operasi mesin maupun transportasi dan logistik.
