Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Patok Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023, DPR: Biasa Saja

DPR menilai jika pemerintah berhasil menelurkan terobosan subsidi energi dan mampu menjaga pertumbuhan baru dapat disebut pertumbuhan ekonomi 2023 jadi spesial.
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022)/Dok. Humas Setkab/Rahmat. rn
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022)/Dok. Humas Setkab/Rahmat. rn

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 2023 di angka 5,3 persen merupakan sesuatu yang tidak spesial. Target pertumbuhan menjadi berdampak besar jika terdapat langkah konversi energi yang optimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Selasa (30/8/2022) siang. Rapat itu dihadiri para anggota Banggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri PPN Suharso Monoarfa.

Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun depan, relatif moderat dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini di 5,1 persen—5,4 persen. Oleh karena itu, Said menilai bahwa usulan pemerintah pada tahun depan itu sebagai sesuatu yang biasa saja.

"Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen seperti usulan pemerintah sesungguhnya target yang biasa saja. Menjadi luar biasa bila target pertumbuhan ekonomi menggerakkan sektor pangan dan energi," ujar Said pada Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, konversi energi menjadi vital karena saat ini belanja energi sangat menguras keuangan negara. Pada tahun ini, belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun, bahkan diperkirakan akan 'jebol' hingga Rp698 triliun.

"Target pertumbuhan ekonomi harus bisa ditopang dari kemajuan program konversi energi, sehingga kecanduan atas minyak bumi yang membuat fiskal kita babak belur bisa dikoreksi," katanya.

Banggar pun menilai bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan serapan lapangan kerja di sektor pertanian, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di desa dengan lebih progresif. Langkah itu pun harus disertai swasembada pangan yang bukan hanya di beras, tetapi juga komoditas pangan strategis lainnnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper