Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR meminta pemerintah untuk melunasi pembayaran subsidi energi pada tahun ini agar tidak terbawa ke 2023, yang notabene merupakan tahun politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Selasa (30/8/2022) siang. Rapat itu dihadiri para anggota Banggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
Said menjelaskan bahwa pemerintah masih menganggarkan belanja subsidi energi Rp210,6 triliun pada tahun depan dan terdapat alokasi program pengelolaan belanja lainnya senilai Rp341,8 triliun, yang salah satunya untuk menutup biaya kompensasi energi. Menurut Said, hal tersebut menunjukkan reformasi belanja subsidi sejak 2022 belum terlihat dampaknya.
Banggar pun meminta pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran subsidi BBM tahun ini dengan baik, sehingga tidak terdapat pembayaran yang molor ke tahun depan. Pasalnya, menurut Said, 2023 merupakan tahun politik sehingga kebutuhan anggaran untuk berbagai keperluan akan cukup signifikan.
"Apalagi tahun 2023 memasuki tahun politik, sehingga berbagai perubahan atas kebijakan hajat hidup orang banyak teramat sensitif. Hal ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintah sangat terbatas," ujar Said pada Selasa (30/8/2022).
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 senilai Rp502 triliun akan segera habis. Penyebabnya, tingkat konsumsi BBM sangat tinggi di tengah harga minyak global yang mahal dan nilai tukar rupiah yang lemah, sehingga subsidi BBM 'jebol'.
Baca Juga
Dia menilai bahwa kebutuhan subsidi energi akan bertambah Rp198 triliun, sehingga jumlahnya bisa mencapai Rp700 triliun. Namun, tambahan subsidi itu berpotensi ditanggung oleh APBN 2023.
Sri Mulyani sendiri sebelumnya menyebutkan ruang kenaikan subsidi jika tidak dianggarkan pada 2022, maka akan dibayarkan pada 2023 mendatang. Akibatnya, tidak saja persoalan tahun politik, pemerintah sendiri telah ditenggat untuk menyehatkan APBN dan mengembalikan defisit kembali ke level 3 persen dari PDB.
