Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena menyangkut ketersediaan anggaran subsidi untuk tahun ini dan risiko tambahan beban anggaran ke tahun depan.
Rapat Paripurna DPR tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya berlangsung pada Selasa (30/8/2022). Sejumlah fraksi menyoroti penyaluran subsidi energi yang harus tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa saat ini orang-orang mampu justru lebih banyak menikmati BBM bersubsidi, yakni mencapai 80 persen untuk Pertalite dan 95 persen untuk Solar. Kondisi itu semakin memperburuk keadaan ketika harga minyak global meningkat, karena menyebabkan subsidi membengkak.
"Pada 2022, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, gap antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak tiga kali lipat, mencapai Rp502,4 triliun," kata Sri Mulyani pada Selasa (30/8/2022).
Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan ketika menyusun Perpres 98/2022, tetapi menurut Sri Mulyani kondisinya berubah dengan cepat. Tingkat konsumsi BBM naik pesat, ketika harga minyak global tinggi dan nilai tukar rupiah sedang lemah, sehingga biaya subsidi dan kompensasi akan membengkak.
Menurut Sri Mulyani, akan terjadi penambahan anggaran subsidi dan kompensasi Rp198 triliun, sehingga total anggarannya hampir mencapai Rp700 triliun. Namun, beban itu tak akan diserap sepenuhnya tahun ini.
"Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023," ujar Sri Mulyani.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu terdapat perbaikan penyaluran subsidi energi kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Sri Mulyani menyebut bahwa prosesnya akan bertahap dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional, termasuk memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
