Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok angka kemiskinan pada 2023 turun ke rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan, Selasa (16/8/2022).
Di samping angka kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen pada 2023. “Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 hingga 6,0 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5 hingga 8,5 persen,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pada 2022 pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun pada kisaran 8,5 hingga 9 persen, serta TPT turun ke kisaran 5,5 hingga 6,3. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga akan ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada 2023, tetap kuat di tengah ancaman gejolak global. Sejalan dengan itu, laju inflasi pada 2023 akan dijaga pada level 3,3 persen, meski masih dibayangi oleh tekanan dari sisi eksternal.
Sementara itu, Jokowi juga menyampaikan seluruh negara di dunia kini tengah menghadapi ujian yang cukup berat. Sebanyak 107 negara terdampak krisis dan terancam bangkrut akibat dihantam pandemi dan perang Rusia vs Ukraina.
"Sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut," katanya.
Sebanyak 553 juta jiwa diperkirakan terancam kemiskinan esktrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini, diakui Jokowi tidak mudah, baik bagi dunia maupun Indonesia.
"Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan," ungkapnya.
