Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa hari lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan tarif ojek online. Siapa yang ketiban berkah?
Aturan tarif tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 564/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Adapun, peraturan sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 348/2019.
Kemenhub membagi tarif ojek online ini menjadi tiga zonasi, yakni Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali, Zona II mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan Zona III yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.
Perbedaan yang disorot yakni besaran biaya jasa ojek online pada Zona II Jabodetabek. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km (sebelumnya Rp2.000/km); biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700/km (sebelumnya Rp2.500/km); dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 sampai dengan Rp13.500 (sebelumnya Rp8.000 sampai dengan Rp10.000).
Dari sisi mitra pengemudi (driver ojol), Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan kenaikan tarif ojek online sudah menjadi tuntutan mereka sejak sebelum adanya pandemi Covid-19.
Baca Juga
Igun mengatakan sudah dua tahun lamanya tidak ada perubahan tarif, padahal regulasi sebelumnya yakni Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348/2019 mengatur evaluasi bisa dilakukan paling lama setiap tiga bulan.
"Kenaikan tarif merupakan tuntutan dari rekan-rekan driver ojol yang sudah sejak 2019 atau dua tahun tidak ada perubahan tarif, sehingga kami meminta kepada regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar perlu merevisi memperbaharui aturan tarif yang sebelumnya," jelasnya, Selasa (9/8/2022).
Namun, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai keputusan ini tak hanya disambut gembira, ada juga yang merasa sedih.
"Mereka yang sedih adalah yang menyadari bahwa dengan kenaikan tarif justru akan membuat orderan menurun karena tarif baru hampir sama dengan tarif taksi, sehingga masyarakat dapat beralih ke taksi plat kuning," ujarnya.
Hal tersebut dipertegas oleh Direktur Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) Sigit Djokosoetono yang menyebut kenaikan tarif ojek online berpotensi membuat jarak antara tarif layanan berbasis aplikasi untuk sepeda motor dan kendaraan roda empat (mobil) menjadi makin tipis.
"Semakin tinggi tarif ojol sebenarnya gap antara kendaraan roda dua dan empat jadi lebih tipis. Ini pasti memberikan dampak positif karena selisihnya makin sedikit jadi [konsumen berpikir] mending naik roda empat apalagi kalau kondisi hujan," terangnya, Selasa (9/8/2022).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat kenaikan tarif ojek online bisa berdampak positif terhadap semua sektor, termasuk transportasi umum.
"Pemerintah mengatur tarif ya, untuk kepentingan semua, semua elemen, semua sektor, terutama juga para ojek online. Ini merupakan konsep memang penyempurnaan dari transportasi," papar Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).
Riza Patria pun berharap hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tranportasi umum. Terlebih menurutnya tarif transportasi umum di Jakarta masih terbilang murah.
"Seperti juga TJ [TransJakarta] masih dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, mungkin TJ termasuk transportasi publik atau bus termurah mungkin dibanyak negara di dunia. Transportasi publik di banyak negara itu jauh lebih mahal dari Jakarta," paparnya.
Kendati demikian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai konsep regulasi yang ada pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564/2022 tidak adil terhadap operator transportasi lain, karena banyak moda transportasi lain yang belum kunjung dievaluasi tarifnya.
"Bahkan memunculkan pertanyaan, ada apa dengan Kemenhub sehingga mudah membuat regulasi anyar terkait pentarifan ojol, sedangkan untuk public transport lain yang notebene sudah lama tarif tidak dievaluasi justru tidak terendus," terang Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno, Selasa (9/8/2022).
Menurut Agus, regulasi baru soal pentarifan ojek online itu kental dengan kepentingan perusahaan aplikasi karena dinilai mendapat ruang yang cukup besar dalam penentuan tarif. Akan tetapi, imbuhnya, operator transportasi lain tidak memiliki kuasa yang sama besarnya untuk menentukan tarif.
Di sisi lain, Agus menilai keputusan untuk meningkatkan biaya jasa penggunaan ojek online tidak sejalan dengan pemantaun pelayanan terhadap konsumen terutama terkait dengan keamanan berkendara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
