Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Biang Kerok Proyek Infrastruktur Sepi Peminat Jelang Akhir Jabatan Jokowi

Proyek infrastruktur dari pemerintah dinilai sepi peminat dari investor menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Foto udara Simpang Susun Cileunyi penghubung tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (24/1/2022). Bisnis/Rachman
Foto udara Simpang Susun Cileunyi penghubung tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (24/1/2022). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek infrastruktur dari pemerintah dinilai sepi peminat dari investor menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.

Fokus pemerintah untuk tidak meninggalkan proyek mangkrak pada saat akhir pemerintah Presiden Joko Widodo pada 2024 dinilai akan membuat pengaruh besar terhadap minat investor untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur baru.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan pemerintah dinilai perlu untuk lebih fokus pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Menurutnya dengan proyek baru justru akan membuat fokus pemerintah untuk tidak meninggalkan proyek mangkrak menjadi terpecah.

"Begitu pula para investor lebih aman menahan diri untuk tidak masuk ke proyek-proyek baru, dan lebih baik memilih fokus menuntaskan proyek yang sedang berjalan dan menargetkan semua selesai sampai dengan akhir 2024," ujarnya, Senin (4/7/2022).

Kendati demikian, Nirwono mengatakan pemerintah bisa tetap menarik minat investor terhadap proyek-proyek baru. Namun dengan catatan adalah proyek yang ditawarkan merupakan yang jangka pendek.

Dia mengungkapkan dalam tahun politik pada 2022–2024 investor swasta akan cenderung menahan diri untuk berinvestasi.

"Pemerintah hanya bisa menawarkan proyek-proyek yang jangka pendek untuk kembali modal sebelum 2024 kepada para investor swasta, karena pemerintah sendiri tidak bisa menjamin apakah akan ada perubahan arah kebijakan pasca 2024 nanti,” sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 26 proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan dari 26 proyek KPBU yang ditawarkan di 2023, 10 di antaranya masuk tahap penyiapan dengan total nilai Rp38,83 triliun, sedangkan 16 proyek sisanya masuk dalam tahap transaksi dengan total nilai Rp126,85 triliun.

“Harapannya tahun ini studi sama kesiapannya [proyek KPBU] selesai,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper