Bisnis.com, JAKARTA - Lelang sejumlah proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023 dinilai akan sepi peminat seiring dengan masuknya tahun politik.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan dalam tahun politik pada 2022–2024 investor swasta akan cenderung menahan diri untuk berinvestasi.
“Investor swasta akan berusaha untuk menahan diri dulu untuk turut dalam berbagai proyek pemerintah, mereka akan melihat dulu perkembangan politik sampai dengan 2024,” kata Nirwono kepada Bisnis, Senin (4/7/2022).
Untuk itu, agar minat investor tetap besar untuk terlibat dalam proyek KPBU, maka pemerintah hanya bisa menawarkan proyek dengan jangka pendek.
Menurutnya, hal tersebut dapat lebih memberikan kepastian kepada investor terkait dengan nasib keberlanjutan proyek yang ditawarkan.
“Pemerintah hanya bisa menawarkan proyek-proyek yang jangka pendek untuk kembali modal sebelum 2024 kepada para investor swasta, karena pemerintah sendiri tidak bisa menjamin apakah akan ada perubahan arah kebijakan pasca 2024 nanti,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 26 proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan dari 26 proyek KPBU yang ditawarkan di 2023, 10 di antaranya masuk tahap penyiapan dengan total nilai Rp38,83 triliun, sedangkan 16 proyek sisanya masuk dalam tahap transaksi dengan total nilai Rp126,85 triliun.
“Harapannya tahun ini studi sama kesiapannya [proyek KPBU] selesai,” tuturnya.
