Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan 26 proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023. Total nilai 26 proyek KPBU itu mencapai Rp165,68 triliun
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan dari 26 proyek KPBU yang ditawarkan di 2023, 10 di antaranya masuk tahap penyiapan dengan total nilai Rp38,83 triliun, sedangkan 16 proyek sisanya masuk dalam tahap transaksi dengan total nilai Rp126,85 triliun.
“Harapannya tahun ini studi sama kesiapannya [proyek KPBU] selesai,” kata Herry kepada Bisnis saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (4/7/2022).
Herry menjelaskan perincian proyek yang masuk tahap penyiapan di 2023 antara lain adalah 2 proyek di sektor jalan dan jembatan, 2 proyek di sektor sumber daya air, 1 proyek di sektor perumahan, dan 5 proyek di sektor permukiman.
Proyek di sektor jalan dan jembatan yaitu adalah Bandung Intra Urban Toll Road dan Jalan Tol Tuban-Gresik, dari sektor sumber daya air adalah DI Colo, dan Bendungan Muara Juloi, serta dari sektor perumahan yakni Rusun TOD Maminasata.
Lebih lanjut, dari sektor permukiman yaitu adalah SPAM IKN, pendampingan penyiapan KPBU SPAM Regional Bimatara Terintegrasi dengan SPAB Kuwil, SPAM Regional Petanglong Sistem Kaliboyo, SPAM Ayung I terintegrasi dengan SPAB Sidan, SPAM dan SPAG Karian Barat.
Baca Juga
Adapun, proyek KPBU yang masuk dalam tahap transaksi pada tahun depan terbagi atas 2 proyek di sektor jalan dan jembatan, 7 proyek di sektor sumber daya air, 4 proyek di sektor perumahan, dan 3 proyek di sektor permukiman.
Proyek dari sektor jalan dan jembatan adalah yaitu adalah Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban.
Sementara itu, proyek di sektor sumber daya air di antaranya Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, PLTA dan PLTS Tigahadji, PLTMH dan PLTS Bendungan Rotiklot.
Herry memaparkan untuk proyek sektor perumahan di antaranya adalah Rusun IKN tahap I, sedangkan dari sektor permukiman di antaranya adalah SPAM Jatiluhur I.
Kendati demikian, dia mengatakan proyek-proyek tidak dapat masuk dalam target proyek yang harus dirampungkan paling lambat 2024.
“Tidak bisa juga, makanya keputusan lelang kita lihat, kalau tahun tersebut kesiapannya seperti apa, suasananya seperti apa,” ungkapnya.
