Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga melaporkan terjadi ketimpangan antara konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan real octane number (RON) 90 dari keseluruhan total pembelian gasoline.
Ketimpangan konsumsi itu disebabkan karena perbedaan harga yang cukup lebar antara Pertalite dengan BBM non-subsidi yang belakangan mengalami penyesuaian harga akibat fluktuasi di pasar dunia.
Penjabat sementara (Pjs.) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan rata-rata konsumsi Pertalite secara nasional hingga Mei 2022 mencapai sekitar 80 persen. Sementara itu, rata-rata konsumsi Pertamax hanya berkisar di angka 19 persen.
“Secara nasional rata-rata konsumsi Pertalite hingga bulan Mei ini sekitar 80 persen dibandingkan total gasoline, sedangkan untuk Pertamax rata-rata di angka 19 persen,” kata Irto melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Kendati demikian, Irto memastikan, stok BBM itu relatif dalam kondisi yang aman. Dia beralasan ketersediaan Pertalite dapat bertahan hingga 17 hari ke depan. Sementara solar dapat bertahan hingga 23 hari dengan asumsi data per 24 Mei 2022.
“Stok dalam keadaan aman semuannya, ketahanan stok Pertalite di 17 hari dan solar berada di atas 23 hari,” tuturnya.
Sejak awal April 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengajukan rencana penambahan kuota solar subsidi sebanyak 2,28 juta kiloliter menjadi 17,39 juta untuk paruh kedua tahun ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kementerian ESDM menambah kuota solar subsidi karena mengalami kelebihan kuota realisasi penyaluran sebanyak 9,49 persen periode Januari sampai Maret 2022 akibat peningkatan aktivitas pertambangan dan perkebunan.
Sementara itu, penambahan kuota Pertalite mencapai 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter karena kelebihan kuota realisasi penyaluran sebesar 14 persen pada periode Januari sampai Maret 2022. Sebelumnya, volume kuota Pertalite adalah 23,05 juta kiloliter dengan angka realisasi 6,48 juta kiloliter sampai dengan 2 April 2022, sehingga menyisakan 16,57 juta kiloliter.
Sementara itu, volume kuota solar subsidi sebanyak 15,10 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran mencapai 4,08 juta kiloliter dan menyisakan 11,02 juta kiloliter pada APBN 2022. Saat itu, Kementerian ESDM mencatat terjadi kelebihan konsumsi bahan bakar jenis Pertalite sebesar 14 persen, solar sebanyak 9,5 persen dan minyak tanah sekitar 10,09 persen.
Belakangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.
Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas. Raker itu berlangsung pada Kamis (19/5/2022) pagi.
Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.
Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," ujar Sri Mulyani, Kamis (19/5/2022).
