Bisnis.com, JAKARTA - Layanan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek ditargetkan mulai beroperasi pada sekitar akhir 2022 atau awal 2023. Terkait dengan tarif, berbagai pertimbangan masih dibahas untuk menemukan berapa subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah.
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian tarif LRT Jabodebek didasarkan pada survei kepada masyarakat, untuk mempertimbangkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif yang ditetapkan.
"Mengapa kita harus menyesuaikan tarif? Karena, kalau tarif terlalu rendah, beban subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah nanti terlalu besar," kata Didiek pada webinar, Kamis (12/5/2022).
Selain aspek kemampuan dan kemauan membayar oleh masyarakat, skema Public Service Obligation (PSO) dinilai sebagai faktor krusial untuk menentukan besaran tarif LRT Jabodebek.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendorong agar adanya skema Public Service Obligation (PSO) untuk tarif LRT Jabodebek. Menurutnya, bila perlu PSO ditetapkan dengan besaran yang signifikan.
Adanya PSO, lanjut Tulus, diharapkan bisa menjadi penyeimbang agar pihak operator tidak rugi dan masyarakat bisa memiliki kemampuan dan kemauan membayar.
"Kita harapkan ada PSO, bila perlu yang signifikan. Tidak boleh kita menghitung untung-rugi dalam masalah ini. Negara harus hadir dengan memberikan PSO yang lebih signifikan," jelasnya.
Tulus mencontohkan skema subsidi seperti yang diterapkan pada layanan KRL yakni dari tarif sebesar Rp14.000 menjadi hanya Rp3.000 saja pada pihak pelanggan atau penumpang.
Adapun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Urban Transport/LRT Jabodebek Ferdian Suryo Adhi mengatakan saat ini pembahasan tarif masih dibahas dan diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, belum ada keputusan pasti soal berapa tarif yang diajukan maupun yang diputuskan.
"Untuk kepastian saat ini masih dalam pengajuan persetujuan ke Kemenkeu karena akan ada kaitannya dengan besaran subsidi nantinya," kata Ferdian kepada Bisnis.
Sebelumnya, Kepala Divisi (Kadiv) LRT Jabodebek PT KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan pihaknya mengajukan besaran tarif rata-rata sebesar Rp15.000, kepada pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati demikian, tarif yang berlaku nantinya akan diterapkan secara progresif atau berdasarkan dengan jarak yang ditempuh oleh penumpang LRT.
"Dari KAI itu sudah menyampaikan average itu Rp15.000 dari kementerian, tapi di dalamnya itu pasti akan progresif. [Tarif] per 3 kilometer, atau per 5 kilometer misalkan Rp3.000. Kemungkinan nanti setiap kilonya juga akan naik," kata Purnomo, akhir Februari lalu.
Sementara itu, Purnomo mengungkap bahwa tarif yang dipatok untuk jarak terjauh bisa mencapai hingga Rp24.000, atau tarif tertinggi.
"Tapi bisa dikasih ancar-ancar tarif jarak pendeknya mungkin sekitar 5.000, karena hanya satu stasiun. Terjauhnya mungkin bisa sekitar Rp22.000 atau Rp24.000," jelasnya.
