Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat melarang kerja sama perusahaan jasa akuntan dan konsultan memberikan layanan kepada perusahaan Rusia serta menerapkan sanksi pertamanya pada bank swasta terbesar Rusia Gazprombank. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut sanksi atas perang Rusia dan Ukraina.
Dilansir Bloomberg pada Senin (9/5/2022), hal itu seperti yang disampaikan oleh Gedung Putih. Penalti terbaru itu termasuk pengawasan ekspor pada barang industri yang baru, pembatasan pada tiga stasiun televisi milik pemerintah, dan pembatasan visa tambahan.
Perusahaan AS akan dilarang memberikan layanan akuntan, pembentukan perusahaan, dan konsultasi manajemen dengan seluruh entitas Rusia.
Persyaratan ekspor akan diterapkan untuk produk mesin industri, buldoser, boiler, permesinan, kipas angin, dan peralatan ventilasi.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden dan pemimpin negara G7 lainnya bertemu secara virtual pada Minggu bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk membahas paket sanksi.
G7 berkomitmen untuk melarang impor minyak Rusia. Rencana itu didukung oleh AS, Inggris, dan Kanada yang tidak memiliki ketergantungan dengan Rusia, dibandingkan dengan negara Eropa lainnya.
Inggris telah menutup akses konsultan manajemen, akuntan, dan perusahaan hubungan masyarakat dengan Rusia pada pekan lalu.
Langkah yang sama juga telah disusun oleh Uni Eropa, tetapi dihalangi oleh Hungaria.
Sebelumnya, administrasi Biden cenderung menghindari sanksi kepada Gazprombank karena berhati-hati agar tidak mengganggu ekspor energi ke Eropa.
Namun, sikap itu berubah dengan memberi sanksi kepada delapan jajaran eksekutif dari Sberbank dan 27 orang dari Gazprombank, yang merupakan kepanjangan tangan dari raksasa penyedia gas alam Gazprom.
Selain itu, AS akan memberlakukan 2.600 pembatasan visa pada pejabat Rusia dan Belarusia.
Ketiga saluran TV Rusia yang menjadi target sanksi ini di antaranya adalah Channel One Russia, Russia-1, dan NTV Broadcasting Company.
Pejabat AS menggambarkan saluran tersebut sebagai senjata propaganda Kremlin. Sanksi tersebut melarang iklan AS dan pasokan peralatan, termasuk kamera dan pencahayaan serta mikrofon, kata pejabat itu.
