Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak akan menemui kendala pada tahun ini, seiring dengan pembaruan data penerima.
Berkaca dari tahun lalu, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM yang bernama BPUM ini dinilai kurang tepat sasaran. Hal itu disebabkan oleh banyaknya pelaku yang terdaftar namun tidak mendapatkan manfaat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menyampaikan dengan adanya pembaruan data penerima pelaksanaan program BPUM diusahakan lebih tepat sasaran.
“Tidak tepat tahun lalu, karena tahun 2020 harus disalurkan kembali tanpa menyeleksi, awalnya semua dadakan, jadi memang ada beberapa data yang bisa saja kurang tepat. Sekarang data baru semua, jadi gak ada masalah, akan kita usahakan sebaik mungkin,” ujar Eddy, Minggu (10/4/2022).
Adapun pada tahun ini Eddy mengharapkan para penerima BPUM merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan.
Di sisi lain, Kemenkop UKM akan terus menyusun pembaruan terkait aturan terbaru yang diharapkan dapat segera selesai, selagi menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga
“Saat ini belum ada kepastian mengenai mekanisme penyaluran dan terkait data, mestinya diprioritaskan yang baru. [Revisi aturan] Diharapkan dapat selesai pada bulan ini, kita sedang mempersiapkan semuanya,” lanjut Eddy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan rencana pemberian BPUM sebesar Rp600.000 per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600.000 per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujar Menko Ekon Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (5/4/2022).
Berdasarkan data Indonesia.go.id, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64,2 juta pengusaha.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero sebanyak 20 persen (sekitar 12,8 juta) dari jumlah total UMKM di Indonesia tersebut membutuhkan sokongan dana.
Akumindo mengatakan dalam penyaluran bantuan pada tahun lalu, tidak sedikit jumlah pelaku usaha UMKM yang terdaftar dan valid tetapi justru tidak kunjung mendapatkan bantuan. Selain itu ditemukan juga pencairan dana untuk pelaku UMKM terdaftar yang tersendat.
Dalam rangka pemerataan, Edy meminta agar Kemenkop UKM menggandeng asosiasi dalam memberikan informasi awal terkait penerima bantuan.
“Belajar dari pengalaman kemarin yang mana penyaluran BPUM belum sempurna, kami, asosiasi UMKM ingin dilibatkan untuk memberikan informasi awal pelaku UMKM mana saja yang mau diberikan,” ujar Edy, Minggu (10/4/2022).
Menurutnya, asosiasi dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam membantu pemberian data dan informasi awal terkait kebutuhan bantuan.
Namun, Edy melihat bahwa segala kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM harus disambut baik dan disampaikan kepada pelaku secara jelas.
“Tinggal bagaimana alur sehingga stimulus itu bisa sampai kepada pelaku umkm pada titik akhir diterima, itu yang harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga penyaluran BPUM dapat lebih baik dari tahun lalu dan tepat sasaran,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang turut meminta agar Kemenkop UKM memiliki database yang update dengan masing-masing sektor.
“Diharapkan ada suatu database yang valid dan pasti sehingga berdasarkan data tersebut pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Sarman, Minggu (10/4/2022).
