Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Berhitung Tarif Listrik PLN 2022 Naik, Ekonom UI: Kalau Jadi Saya Angkat Topi

Kenaikan tarif dasar listrik pada 2022 seiring rencana pemangkasan subsidi listrik untuk PLN  sekitar 8,13 persen.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 05 Desember 2021  |  21:42 WIB
PLN mengoperasikan Gardu Induk (GI) Wayame berkapasitas 2 x 30 Mega Volt Ampere (MVA). Istimewa - PLN
PLN mengoperasikan Gardu Induk (GI) Wayame berkapasitas 2 x 30 Mega Volt Ampere (MVA). Istimewa - PLN

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif dasar listrik (TDL) yang diproduksi PT PLN (persero) berada dalam diskusi kenaikan untuk tahun depan. Rencana ini muncul seiring wacana pemangkasan subsidi listrik untuk PLN  sekitar 8,13 persen.

Dengan pemangkasan subsidi ini, maka pemerintah akan membayar PLN untuk menutup selisih tarif dari Rp61,53 triliun menjadi Rp56,5 triliun pada 2022. Dampaknya, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang ditanggung PLN menjadi lebih besar.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menilai rencana kenaikan TDL di 2022 sebagai konsekuensi logis. Terutama kenaikan komoditas seperti batu bara yang menjadi energi utama pembangkit listrik PLN.

Meski demikian,  Fithra memandang wacana kenaikan TDL menjelang tahun politik 2022 merupakan seuatu yang tidak biasa. Pasalnya rencana kenaikan TDL merupakan kebijakan yang tidak populis.

Padahal, biasanya pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih populis ketika memasuki tahun politik guna meningkatkan elektabilitas. Apalagi, ketika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang.

"Setiap masuk tahun politik, dalam konteks political budget cycle, ini selalu ada stimulus-stimulus populis yang kemudian membuat [pemerintah yang sedang berkuasa] terpilih lagi dalam daerah maupun pusat," jelas Fithra pada webinar, Sabtu (4/12/2021).

Di sisi lain, Fithra mengatakan pemerintah perlu memikirkan agar khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak terdampak langsung oleh kenaikan TDL. Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi dari dampak yang berpotensi terjadi akibat rencana kebijakan tersebut.

"Tapi yang jelas, kalau misalnya keputusan tidak populis itu diambil pada saat [dekat dengan] pemilihan [umum], maka saya angkat topi," timpalnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PLN listrik kenaikan tdl
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top