Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp430 triliun untuk keperluan perlindungan sosial, dari APBN 2021. Hal itu disampaikannya pada pembukaan Pertemuan Tahunan atau Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kamis (2/12/2021).
Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan salah satu perwujudan dimensi sosial dari ekonomi syariah. Adapun, dimensi ekonomi syariah terdiri dari tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan teknologi.
"Peran APBN sangat penting. APBN menggunakan yang disebut jaring pengaman sosial, sebagai salah satu prioritas umum. Ini artinya kita menolong, kalau di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk memelihara anak yatim dan fakir miskin, APBN melakukan hal tersebut," kata Sri Mulyani, Kamis (2/12/2021).
Baca Juga
Dari total sekitar Rp430 triliun tersebut, pemerintah mengucurkan dana tersebut untuk disalurkan kepada 10 juta masyarakat miskin atau yang paling rentan, 18 juta masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako, dan 5,8 juta keluarga di desa yang diberikan BLT Desa selama pandemi.
Lalu, bantuan juga diberikan dalam bentuk dukungan terhadap pendidikan yaitu beasiswa kepada siswa SD, SMP, dan SMA, serta bantuan dalam bentuk kartu kuliah.
"Pemerintah masih memberikan selama pandemi ini adalah subsidi internet dan subsidi listrik. Ini adalah yang juga ada pada value Islam, di mana kita peduli kepada mereka yang ada dalam situasi kesusahan. Ini diwujudkan dalam kebijakan fiskal APBN kita," tuturnya.
