Bisnis.com, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) beserta Indonesia dan Filipina meluncurkan kemitraan baru untuk mengeksekusi mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) di kedua negara tersebut.
Kemitraan tersebut diumumkan oleh Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26), Glasgow, Britania Raya, Rabu (3/11/2021).
Kemitraan ETM Asia Tenggara ini adalah yang pertama di Asia dan Pasifik, dan bertujuan untuk membantu percepatan transisi ke energi bersih di Asia Tenggara.
Kemitraan ini didukung oleh para pejabat senior tingkat kabinet dari Denmark, Britania Raya dan Amerika Serikat, serta berbagai lembaga keuangan dan filantropi terkemuka dunia.
Wakil Menteri Urusan Internasional Kementerian Keuangan Jepang Masato Kanda juga menyampaikan pesannya di acara peluncuran tersebut, dan mengumumkan bahwa kementeriannya memberi komitmen hibah senilai US$25 juta kepada ETM. Ini merupakan pembiayaan awal (seed financing) pertama bagi mekanisme transisi energi bersih.
Presiden ADB Asakawa mengatakan ETM yang didorong mulai di Asia Tenggara ini dapat mentransformasikan perjuangan melawan perubahan iklim di Asia dan Pasifik.
Baca Juga
"Indonesia dan Filipina berpotensi menjadi pelopor dalam proses penghapusan batu bara dari bauran energi di kawasan ini yang akan berkontribusi besar bagi pengurangan emisi gas rumah kaca global dan membawa perekonomian kedua negara ini ke jalur pertumbuhan yang rendah karbon," ujar Asakawa seperti yang dikutip Bisnis dari siaran resmi, Rabu (3/11/2021).
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani lalu menyampaikan bahwa rencana ambisius untuk mempercepat transisi ke energi bersih ini dilakukan dengan cara yang adil dan memiliki biaya terjangkau.
"ETM adalah rencana ambisius yang akan memperbarui infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan berbiaya terjangkau,” jelas Sri Mulyani, yang turut hadir di acara tersebut.
Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez lalu menyampaikan bahwa transisi menuju energi bersih nantinya akan membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan nasional dan menurunkan emisi global. Tidak hanya itu, ETM bisa mempercepat salah satu upaya inti dalam transisi hijau, yaitu percepatan penutupan PLTU batu bara.
"ETM berpeluang mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara rata-rata sekitar 10 sampai 15 tahun,” jelas Dominguez.
Dalam kemitraan dengan Indonesia dan Filipina, ADB akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari pemerintah untuk merintis ETM melalui pengadaan studi kelayakan secara menyeluruh. Studi itu berfokus pada model bisnis optimal di tiap negara, menggabungkan sumber dana konsesi dari pemerintah donor dan filantropi yang berkoordinasi dengan berbagai dana global untuk perubahan iklim, serta memanfaatkan modal komersial untuk memicu peralihan menuju dekarbonisasi.
Kebutuhan energi di Asia diperkirakan akan naik dua kali lipat sampai dengan 2030, dan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang terus membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara. Sekitar 67 persen dari listrik di Indonesia dan 57 persen dari listrik di Filipina diperoleh dari pembangkit batu bara.
Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030 dan memiliki target mencapai emisi bersih nol pada 2060. Pemerintah Filipina baru-baru ini mengumumkan rencana untuk melakukan moratorium pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru.
ETM adalah pendekatan transformatif dengan cara pembiayaan gabungan (blended-finance), yang berupaya mempercepat waktu penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada, kemudian menggantikannya dengan kapasitas pembangkitan listrik yang bersih. Mekanisme ini terdiri atas dua pembiayaan. Pembiayan pertama khusus untuk penutupan lebih dini atau pengalihan fungsi pembangkit listrik tenaga batu bara dengan jadwal yang dipercepat.
Lalu, pembiayaan kedua berfokus pada investasi untuk pembangkitan, penyimpanan dan peningkatan jaringan listrik untuk energi bersih yang baru. Ke depannya, diharapkan bank multilateral, investor kelembagaan swasta, organisasi filantropi dan investor jangka panjang akan menyediakan modal bagi ETM.
ADB akan mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan kondisi usaha yang memungkinkan peningkatan tata kelola program, pengurangan karbon dan sasaran transisi yang adil. Selama tahap rintisan yang memakan waktu hingga tiga tahun tersebut, ETM akan menggalang sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mempercepat penutupan lima hingga tujuh pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dan Filipina, sekaligus memfasilitasi investasi pada berbagai opsi energi bersih alternatif di masing-masing negara.
Selama tahap perancangan ETM, ADB dan berbagai mitranya akan membentuk sebuah kelompok penasihat, bersama-sama dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk memprioritaskan transisi yang adil menuju energi bersih. Bantuan teknis akan diberikan untuk pembelajaran keterampilan baru dan pengembangan mata pencaharian bagi para pekerja dan masyarakat yang terdampak.
ETM dalam skala penuh di Indonesia dan Filipina dapat memangkas 200 juta ton emisi CO2 per tahunnya. Pencapaian tersebut termasuk dengan kemungkinan keikutsertaan Vietnam, yang ditujukan bagi penutupan 50 persen dari keseluruhan pembangkit listrik tenaga batu bara, atau sekitar 30 gigawatt, selama 10 hingga 15 tahun ke depan.
"Hal ini setara dengan menghilangkan 61 juta mobil dari jalan. Seiring pertumbuhannya, ETM berpotensi menjadi program pengurangan karbon terbesar di dunia," tulis ADB.
Studi prakelayakan telah dirampungkan, dan kini studi kelayakan lengkap sedang dilaksanakan. Studi tersebut ditujukan untuk merampungkan struktur keuangan ETM, mengidentifikasi kandidat pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan masuk ke dalam program rintisan (pilot), dan merancang kegiatan bagi transisi yang adil.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, dan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
