Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Di Rapat Paripurna, Yasonna Laoly Berkelakar Ajak Anggota DPR Ikut 'Tax Amnesty Jilid II'

Yasonna Laoly menyampaikan ajakan untuk mengikuti program PPS—yang kerap dinilai mirip program tax amnesty—di hadapan para anggota DPR.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 07 Oktober 2021  |  17:37 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan ajakan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS di hadapan para anggota DPR. Program dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu kerap dinilai serupa dengan tax amnesty.

Pada hari ini, Kamis (7/10/2021), DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Putusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022.

Setelah pengesahan oleh DPR, Yasonna menyampaikan pandangan pemerintah terkait aturan tersebut. Salah satu poin yang dibahas Yasonna adalah mengenai program PPS, yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan secara sukarela atas harta yang belum masuk dalam pengungkapan program pengampunan pajak 2016–2017, maupun dalam SPT tahun 2020.

Saat rapat paripurna itu, Yasonna menyampaikan ajakan untuk mengikuti program PPS—yang kerap dinilai mirip program tax amnesty—di hadapan para anggota DPR. Dia tidak secara spesifik menyampaikan ajakannya kepada anggota DPR, tetapi menyebut tertuju bagi pengusaha dan individu.

"Taunya ada PPS, ini bagi saudara-saudara yang mau memanfaatkan PPS silakan saja, maksudnya dunia usaha, dan pribadi-pribadi," ujar Yasonna pada Kamis (7/10/2021) yang diiringi dengan sedikit tawa.

Pemerintah meyakini bahwa upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka untuk masuk ke dalam sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang. Yasonna meyakini program itu dapat menambah pendapatan negara.

"Dalam konteks inilah, PPS merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya," ujarnya.

Yasonna menjabarkan bahwa terdapat dua kebijakan dalam PPS, yakni:

Pertama, peserta program pengampunan pajak 2016–2017, dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar PPh Final sebesar:
A. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri
B. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri
C. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), dan hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta energi baru dan terbarukan (EBT)


Kedua, wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak, dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016–2020, dapat mengungkapkan harta bersih 2016–2020 tapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 2020, dengan membayar PPh Final sebesar:
A. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri
B. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri
C. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN serta hilirisasi SDA dan EBT


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Tax Amnesty yasonna laoly RUU HPP
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top