Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perencanaan Pembangunan, Organda Minta Pemerintah Teliti Mobilitas Masyarakat Perbatasan

Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan agar Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan penelitian mengenai karakteristik mobilitas penduduk di sepanjang kawasan perbatasan.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 30 September 2021  |  06:12 WIB
Perencanaan Pembangunan, Organda Minta Pemerintah Teliti Mobilitas Masyarakat Perbatasan
Sejumlah kendaraan roda empat dikemudikan warga melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pos Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (3/12 - 2015). Pemerintah mengerjakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di antaranya pelebaran jalan akses, dan pembangunan jalan pararel serta perbaikan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong guna mempelancar arus transportasi dan fungsi teknis lain sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki infrastruktur kawasan perbatasan yang lebih
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan agar Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan penelitian mengenai karakteristik mobilitas penduduk di sepanjang kawasan perbatasan.

Riset tersebut dilakukan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas dan antarkabupaten untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Penelitian itu untuk mematangkan rencana terhadap pembangunan kawasan perbatasan, sehingga pembangunan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah,” kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono dalam diskusi daring, Rabu (29/9/2021).

Bukan itu saja, Ateng menyebut , perlu dilakukan penelitian mengenai pergerakan logistik di kawasan perbatasan, baik lintas batas maupun antarkabupaten.

Selain itu, perlu juga dilakukan survei sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah di kawasan perbatasan tersebut.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar terjadi pergerakan yang seimbang di antara dua negara yang bersebelahan atau di wilayah-wilayah perbatasan.

“Perlu menyusun rencana pembangunan kawasan ekonomi di kawasan perbatasan agar dapat mendorong mobilitas penduduk kawasan perbatasan,” imbuh Ateng.

Dia menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh perlu mendapat perhatian bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga pemerintah pusat agar masyarakat perbatasan lebih berorientasi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

“Pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh perlu mendapat perhatian serius agar cita-cita membangun dari pinggiran bisa terwujud,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

organda PLBN
Editor : Lili Sunardi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top