Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan agar Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan penelitian mengenai karakteristik mobilitas penduduk di sepanjang kawasan perbatasan.
Riset tersebut dilakukan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas dan antarkabupaten untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
“Penelitian itu untuk mematangkan rencana terhadap pembangunan kawasan perbatasan, sehingga pembangunan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah,” kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono dalam diskusi daring, Rabu (29/9/2021).
Bukan itu saja, Ateng menyebut , perlu dilakukan penelitian mengenai pergerakan logistik di kawasan perbatasan, baik lintas batas maupun antarkabupaten.
Selain itu, perlu juga dilakukan survei sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah di kawasan perbatasan tersebut.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar terjadi pergerakan yang seimbang di antara dua negara yang bersebelahan atau di wilayah-wilayah perbatasan.
“Perlu menyusun rencana pembangunan kawasan ekonomi di kawasan perbatasan agar dapat mendorong mobilitas penduduk kawasan perbatasan,” imbuh Ateng.
Dia menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh perlu mendapat perhatian bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga pemerintah pusat agar masyarakat perbatasan lebih berorientasi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
“Pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh perlu mendapat perhatian serius agar cita-cita membangun dari pinggiran bisa terwujud,” jelasnya.
