Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang dalam proses mengajukan permintaan kepada Main Line Operator/MLO agar mengalokasikan sekitar 15 persen dari kontainer eks impor untuk tidak dilakukan repo, sehingga dapat digunakan kembali oleh eksportir dari Indonesia.
Direktur Lalu Lintas Laut Kemenhub Mugen Sartoto menjelaskan surat tersebut masih berproses dan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Perhubungan. Surat tersebut merespons keluhan para pelaku soal kelangkaan kontainer yang masih dihadapi hingga saat ini.
Sebelumnya pemerintah telah meminta penjelasan terkait persoalan tersebut kepada agen cabang MLO yang ada di Indonesia, tetapi tidak memperoleh kepastian.
Pemerintah, jelasnya, tak bisa mengintervensi secara langsung persoalan ini kecuali dengan memberikan subsidi. Namun, pemberian subsidi tidak tepat dilakukan kepada pengusaha ekspor yang berkapasitas besar.
Di sisi lain, pemerintah juga masih belum memperoleh data riil soal jumlah kontainer yang dibutuhkan dari pelaku usaha. Hal ini yang menyulitkan untuk mengambil kebijakan apabila tidak berbasis data.
“Jadi jalan tengahnya, kami akan meminta MLO asing agar mengalokasikan paling tidak 15 persen dari kontainer eks impor ditinggalkan di Indonesia agar dipakai oleh eksportir Indonesia. Ini dengan catatan kita harus konsisten kontainer tersebut bakal termanfaatkan. Jangan sampai ternyata nggak digunakan karena ternyata alasannya ocean freight naik,” ujarnya, Senin (27/9/2021).
Baca Juga
Pemerintah, lanjutnya, akan kembali mengevaluasi kebijakan penyediaan kontainer tersebut nantinya setelah berjalan. Apabila ternyata kontainer tersebut tidak banyak termanfaatkan maka tidak ada alasan bagi MLO untuk mengalokasikannya ke Indonesia.
Secara jangka pendek, selain berkomunikasi dengan MLO, dia juga meminta kepada Kementerian terkait untuk membantu memfasilitasi ekspor para UMKM. Salah satunya agar Kementerian Koperasi dan UMKM, sebagai dapat Pembina memfasilitasi pertemuan dengan kargo konsolidator agar melakukan kontainer sharing kontainer dari sejumlah eksportir. Hal ini bisa diakomodasi oleh Kargo konslidator yang akan dengan kontrak jangka panjang kepada MLO.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Mugen menjelaskan pelaku yang memiliki kontrak jangka panjang kepada MLO tak terganggu oleh fluktuasi ocen freight dan persoalan kontainer. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah memiliki kontrak yang memberikan kepastian kepada MLO akan ada muatan yang harus diangkut dari Indonesia.
“Ini kan saling terkait dan bisa dilakukan jangka pendek ini. Jangan semuanya diminta diselesaikan oleh kementerian perhubungan. Kami ini juga mau ambil kebijkaan ada kelemahannya karena nggak ada data yang valid dari pelaku soal jumlah kekuarangan kontainer yang terjadi,” ujarnya.
Terkait dengan adanya usulan untuk memproduksi kontainer dalam negeri, Mugen berpendapat justru akan menjadi lebih rumit.
“Apa iya kalau sudah ada kontainernya terus bisa jalan sendiri. Nah ada harus ada kapal pengangkutnya. Nggak semudah itu karena MLO juga pakai kontainer mereka sendiri. Ini juga perlu kajian lebih lanjut. Apalagi nggak ada jaminan, karena data kebutuhan kontainer nggak jelas siapa yang berani mengoperasikan kapal,”ujarnya.
Soal lemahnya data ini, pemerintah sedang mengupayakan membuat platform komunikasi dengan user user para pengguna jasa eksportir dan operator supaya mereka bisa saling menginformasikan kebutuhan yang diperlukan.
“Dari situ kita menawarkan ke market, kalau ternyata volume kecil, ya berarti bisa memanfaatkan jasa forwarding atau cabang MLO di sini. Kalau besar dan visible barulah ada potensi swasta atau gabungan swasta BUMN yang kami usulkan dalam bentuk Indonesian Shipping Enterprises Alliance [Indonesian SEA],” tekannya.
