Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah hari ini, Senin (21/6/2021), mengumumkan penerapan PPKM Mikro yang lebih ketat dengan membatasi kunjungan ke mall, pasar dan pusat perdagangan seiring dengan jumlah kasus Covid-19.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa seluruh pusat keramaian seperti mall, pasar, dan pusat perdagangan wajib tutup pukul 8 malam.
"Kegiatan di mall dan pasar dan pusat perdagangan maksimal jam 20.00, Pembatasan pengunjung 25 persen dari kapasitas," ujar Airlangga dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/67/2021).
Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan Indonesia terlambat memutuskan lockdown di awal. Pemerintah juga sering mengadu narasi antara pilihan ekonomi dan kesehatan.
"Padahal coba-coba pelonggaran untuk pemulihan ekonomi misalnya pembukaan tempat wisata secara prematur justru blunder bagi ekonomi sendiri. Sebaiknya segera diputuskan saja, kalau mau lockdown ya secara nasional, tidak bisa satu provinsi memutuskan lockdown, gak akan efektif," tegas Bhima, ketika dihubungi Bisnis, Senin (21/6/2021).
Di mencontohkan, seperti China yang lakukan lockdown, ekonomi memang turun -6,8 persen pada kuartal I/2020, tetapi bisa positif di kuartal ke II sebesar 3,2 persen dan berlanjut hingga kuartal I/2021 di mana ekonomi China tumbuh menakjubkan sebesar 18,3 persen.
Baca Juga
"Kita tidak boleh ragu menyelamatkan kesehatan sebagai prioritas karena yang diuntungkan adalah ekonomi juga." Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang, tambahnya.
Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus Covid-19, angkanya berisiko turun lagi.
"Kita jangan sampai mengulang lagi di titik nol. Saya yakin pelaku usaha mau mensuport lockdown dengan catatan ada kompensasi yang layak dari pemerintah dan efektif pengawasan dilapangan atau tidak ada diskriminatif," tegas Bhima.
Kompensasi itu muncul apabila anggaran pemerintah bisa direalokasikan segera dan pemerintah sudah ada modal UU No.2 /2020 untuk geser anggaran secara cepat. Belanja-belanja yang sifatnya tidak urgen seperti belanja perjalanan dinas work from Bali itu sebaiknya batalkan segera. Estimasinya dengan anggaran infrastruktur Rp413 triliun yang dihemat saja, lanjut Bhima, akan banyak suport untuk lakukan lockdown. Bhima juga meminta agar pemerintah mendengar saran dari ahli kesehatan.
