Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan operator terminal dan depo serta kepolisian telah menyepakati rencana aksi memberantas aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala Kepala OP Tanjung Priok Capt. Wisnu Handoko mengatakan setidaknya terdapat 10 rencana aksi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam memberangus premanisme dan pungli. Hasil kesepakatan tersebut harus segera ditindaklanjuti karena keluhan dari pengemudi truk baru-baru ini kepada Kepala Negara yang menyatakan hal tersebut masih berlangsung.
"Jadi ada 10 hasil kesepakatan rapat yang dihadiri oleh semua terminal dan dihadiri oleh Syahbandar, Otoritas dan Polri. Dan itu harus wajib dilakukan secara paralel dalam waktu dekat ini," ujarnya, Senin (14/6/2021).
Menurutnya, aksi Pungli di Priok bukan hanya baru-baru ini dan juga sudah pernah dibentuk Satgas Pungli sebelumnya. Namun, pemain lama mencari kesempatan lagi.
Kondisi tersebut, jelasnya, akibat kesulitan yang dialami selama masa Pandemi sehingga banyak pelaku secara lebih intensif menarik pungli. Terlebih, dengan kondisi ekonomi makin sulit dan tingginya biaya logistik.
Wisnu pun memaparkan rencana tersebut. Pertama melalukan pemetaan atau mapping kerawanan lokasi terjadinya aksi premanisme dan pungli. Kemudian melakukan sosialisasi dan himbauan secara langsung atau melalui penempatan banner agar menyetop aksi premanisme dan pungli di beberapa lokasi sekitar pelabuhan hingga ke asosiasi atau paguyuban sopir.
Baca Juga
Tak hanya itu, pihak terkait juga bakal meningkatkan pengawasan dan penjagaan dengan penempatan personil keamanan pada titik macet, aksi preman dan pungli. Para petugas ini diminta untuk selalu mengingatkan dan penindakan kepada operator crane di terminal agar tidak meminta pungli dan sopir agar tidak memberikan setoran pungli.
Otoritas juga akan kembali memberdayakan dan menggiatkan satgas saber pungli internal di terminal. Di setiap titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik harus segera dipindahkan ke layanan berbasis digital. Khususnya untuk billing, gate dan tally di yard untuk menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen.
Selain strategi di atas, Wisnu mengaku masih banyak rencana pemerintah lainnya untuk memantau peran pihak keamanan di lapangan yang dilarang keras menerima uang tips dari para sopir.
"Kami juga akan membuat semacam help desk center agar masyarakat mudah dan tidak takut melapor, jika diketahui ada kejadian pungli," imbuhnya.
Sementara itu, dari sisi terminal, dia meminta untuk melakukan aksi nyata no tiping secara kesinambungan dengan membuat target pengambilan kontainer yang menjamin Service Level Agreement/ Service Level Gurantee (SLA/SLG).
Pihaknya juga bakal meningkatkan peran media sosial melalui penyampaian fakta terkini untuk menanggapi isu-isu negatif yangg tidak benar agar tidak melebar dan dianggap sebagai pembenaran. Kesepakatan terkahir adalah memantau perusahaan operator terminal, depo memastikan hak pegawai berupa gaji sesuai UMR dan mekanisme kesejahteraan dan keselamatan, khususnya operator di lapangan terminal dan depo dipenuhi dengan layak.
Sejauh ini berdasarkan analisa yang telah dikemukakan berbagai pihak terkait soal adanya aksi pungli dan premanisme ini, paparnya, pelaku yang ditangkap umumnya adalah operator Rubber Tyred Gantry /RTG, Petugas Gate, dan 'Pak Ogah'. Aksi ini juga sering terjadi di dalam pelabuhan/terminal, di jalan dan Depo.
Motif para pelaku pun tidak lepas dari untuk menambah pendapatan dengan cara yang lebih mudah. Bagi pegawai terminal/depo hasil pungli dapat digunalan tambahan UMR sedangkan aksi premanisme di jalan pelabuhan bahkan bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi pelakunya.
Untuk aksi premanisme dilakukan di terminal mengumpulkan di botol plastik, di jalan/depo dengan menungut langsung ke sopir.
"Aksi pungli dan premanisme ini terjadi di terminal setiap kali pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, di jalan memanfaatkan kemacetan/persimpangan/depo di beberapa titik," imbunya.
Bentuk premanisme dan pungutan liar yang dilakukan pun dengan meminta kepada sopir uang pecahan mulai dari nominal terkecil yakni Rp2.000, Rp10.000, Rp20.000, dan selanjutnya di setiap truk/ kontainer.
.jpg?w=300&h=221)
