Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Ungkap 4 Strategi Penguatan Kualitas Belanja Fiskal 2022

Kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  11:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)  -  Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam penyusunan kebijakan fiskal 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus melakukan penguatan kualitas belanja.

Menurutnya, penguatan belanja dilakukan mendukung efektivitas penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, mendukung reformasi struktural, mendorong subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta terus mendorong penguatan desentralisasi fiskal dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah.

Pertama, dia mengungkapkan belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mempercepat tranformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, reformasi penganggaran terus dilanjutkan. Belanja kebutuhan dasar harus semakin efisien. Program prioritas tetap menjadi fokus. Pelaksanaan anggaran harus semakin berbasis hasil. Mitigasi risiko anggaran tetap didesain dengan baik.

Ketiga, transformasi subsidi dan bansos dilanjutkan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Akurasi data penerima (DTKS) harus ditingkatkan. Mekanisme penyaluran, sinergi dan integrasi antara program yang relevan, harus terus diperbaiki.

Keempat, lanjut Sri Mulyani, penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. "Sistem pajak daerah dikembangkan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien," paparnya dalam sidang paripurna, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani menambahkan kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dia menegaskan pemerintah sependapat bahwa alokasi TKDD harus digunakan secara optimal, transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Belanja daerah juga harus berperan kuat dalam pemberdayaan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. "Sinergi dan harmoni hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar output dan outcome dari belanja negara semakin dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di setiap sudut NKRI," ujar Sri Mulyani.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn sri mulyani belanja pemerintah
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top