Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenkeu Akui Tantangan Berat Kembalikan Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Pengendalian penyebaran Covid-19 sangat penting untuk mencapai sejumlah target perekonomian pada 2021, termasuk defisit APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan bahwa tantangan pemerintah akan semakin besar untuk menurunkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali di bawah 3 persen pada 2023 apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu terjadi karena mau tidak mau pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan kembali yang berdampak pada sulit bergeraknya roda ekonomi.

“Ini lebih challenging bagi kita untuk membuat belanja bisa dikendalikan,” katanya pada konferensi pers APBN Kita Edisi Mei yang dikutip Rabu (26/5/2021).

Isa menjelaskan bahwa oleh karena itu yang saat ini menjadi sangat penting adalah penyebaran Covid-19 bisa terkendali sehingga tidak ada gelombang lanjutan.

“Dengan begitu kita juga lebih tenang mendorong perekonomian kemudian mengendalikan belanja kita sehingga kita bisa sistematis dan teratur untuk menurunkan defisit sampai di bawah 3 persen pada 2023,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan bahwa untuk menyimpulkan apakah mungkin defisit di bawah 3 persen bisa dicapai harus melihat kondisi jangka menengah. Artinya, bagaimana perkembangan situasi tahun ini dan tahun depan.

Saat ini, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan (KEM PPKF) 2022 tengah dalam pembahasan. Ini akan sangat menentukan dan menjadi landasan pemerintah seberapa mungkin defisit di bawah 3 persen bisa dicapai.

“Kita masih bekerja dengan Undang-Undang No. 2/2020 [tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19] yang mengamanatkan bahwa terjadi penurunan defisit APBN ke bawah 3 persen pada 2023,” ucapnya.

Dua minggu setelah lebaran bisa dikatakan menjadi pertaruhan pemerintah. Meski dilarang mudik, masih ada masyarakat yang memaksa kembali ke kampung halaman.

Setidaknya ada 1,5 juta masyarakat Indonesia memaksa mudik meski dilarang pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 17 juta masyarakat akan mudik jika tidak ada larangan.

Di sisi lain tempat wisata dibuka sehingga terjadi kerumunan. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mencatat terjadi kenaikan mobilitas yang cukup tinggi di tempat wisata.

Di akhir pekan Lebaran terjadi lonjakan hingga 100,8 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan kasus pun terjadi.

Dalam seminggu terakhir terjadi lonjakan kasus positif di atas 5.000 per hari. Padahal, sebelum lebaran angkanya masih di bawah 3.000 per hari.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper