Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mudik atau Tidak Mudik, Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen di Kuartal Kedua Berat Dicapai

Pelarangan mudik tidak akan berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi untuk mencapai angka 7 persen. Begitu pula jika pemerintah mengizinkan mudik.
Penumpang memasuki peron di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)./ANTARA FOTO-Galih Pradipta
Penumpang memasuki peron di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)./ANTARA FOTO-Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik pada Idulfitri tahun ini dengan pertimbangan risiko penularan Covid-19. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi?

Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga mencapai 7 persen pada kuartal II/2021.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pelarangan mudik tidak akan berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi untuk mencapai angka 7 persen. Begitu pula jika pemerintah mengizinkan mudik.

“Ya, sebetulnya sih kalau menurut saya di triwulan II/2021 mau mudik dilarang atau tidak juga, susah untuk mendapatkan 7 persen,” jelas Faisal kepada Bisnis, Senin (29/3/2021).

Meski begitu, dia tidak menampik jika mudik diizinkan maka akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan 7 persen dianggapnya berat untuk dicapai.

“Memang saya pribadi prediksi di triwulan II/2021 akan tumbuh positif ya. Untuk bisa lompat ke 7 persen ya berat banget,” katanya.

Menurut Faisal, geliat ekonomi saat Idulfitri tahun lalu tidak banyak membawa dampak dan implementasi pembatasan tidak terlalu ketat. Meskipun dilarang, dia memprediksi tahun ini arus pergerakan masyarakat akan tetap lebih besar dibanding pada 2020.

Di lain sisi, Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro merasa adanya dampak pelarangan mudik terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah suatu kepastian. Meski begitu, menurutnya pelarang mudik lebih baik dilakukan untuk saat ini seiring dengan bergulirnya proses vaksinasi.

“Dampak PDB pasti ada, tapi [kalau] daerah-daerah utama berkurang kasusnya dan mulai bisa bertransaksi lebih lama lagi, mestinya ini akan meng-offset ekspektasi pertumbuhan PDB yang terbatas di daerah,” ujarnya.

Dia mencontohkan apabila DKI Jakarta dan Jawa Timur bisa menekan kasus lebih rendah dan transaksi naik, hal tersebut dapat mendorong ekonomi karena share pertumbuhan dua provinsi tersebut besar untuk nasional.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper