Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu membangun skema kerja sama serta menimbang pembagian beban yang merata dalam pelaksanaan imunisasi vaksin Covid-19 untuk sebagian perusahaan yang diperkirakan tidak mampu menyediakan akses vaksinasi kepada pekerjanya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa harus ada fair coordination antara pemerintah dan swasta agar imunisasi vaksin Covid-19 bisa diakses oleh seluruh pekerja di perusahaan.
"Tentunya pemerintah perlu membangun skema kerja sama yang fair, transparan, serta menimbang pembagian beban yang adil, dan bisa dijangkau oleh perusahaan. Pemerintah tidak bisa terlihat seperti 'lepas tangan' membebankan biaya vaksinasi ke pengusaha," ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (15/12/2020).
Shinta menjelaskan bahwa sektor perdagangan yang terdampak cukup signifikan akibat pandemi Covid-19 disebut memiliki tenaga kerja dengan porsi sekitar 14,8 persen dari total tenaga kerja di Tanah Air.
Selain itu, lanjutnya, di industri pariwisata serta jasa angkutan yang terdampak sangat parah memiliki proporsi tenaga kerja rata-rata di angka 3 persen dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.
"Vaksinasi ini tentunya berat bagi pengusaha, terutama dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pembiayaan korporasi saja penyerapannya masih di angka 3,2 persen."
Baca Juga
Apabila biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, tambah Shinta, di samping beban perusahaan yang masih berat, ada potensi besar untuk perusahaan tidak dapat memberlakukan vaksinasi ke seluruh pekerja.
Di sisi lain, penanggungan biaya vaksinasi oleh pekerja secara mandiri dinilai bukan upaya yang tepat untuk dilakukan mengingat banyak tenaga kerja selama ini yang harus mengalami kehilangan pendapatan.
"Kemudian juga harus dilihat dari segi logistik dan distribusi dikarenakan beberapa operasional perusahaan tidak berada di kota-kota besar, malahan beberapa operasional berada di daerah terpencil yang susah diakses," kata Shinta.
