Bisnis.com, JAKARTA – Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, pakar, dan praktisi perumahan untuk menjaring masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD).
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengatakan pembangunan TOD merupakan salah satu solusi tepat dalam hal pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial.
"Kami bertemu para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujarnya melalui siaran pers pada Sabtu (10/10/2020).
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan focus group discussion (FGD) tersebut dari Bappenas dan Kementerian ATR/ BPN, Bappeda DKI Jakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM), Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Perum Perumnas, PT MRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, dan PT KAI.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kesehatan penanganan Covid-19 itu juga dihadiri peserta yang berasal dari lima pilar perumahan yakni dari unsur akademisi, Forum Griya Kita, HUD Institute, swasta, dan unsur birokrat.
Menurut Dwityo, FGD ini digelar untuk menghimpun gagasan dan masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pengembangan TOD.
Baca Juga
Hasil FGD juga akan digunakan untuk memperkaya penyusunan buku Pengembangan Hunian Berbasis Transit Menuju Peningkatan Efisiensi Perkotaan yang sedang disusun oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
"Kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.
Dwityo menuturkan program perumahan ke depan semakin menghadapi tantangan mengingat keterbatasan lahan, kemampuan pendanaan pemerintah di sektor perumahan, backlog hunian, keterbatasan data yang akurat, tuntutan masyarakat, teknologi murah, dan penyederhanaan peraturan.
Dia mencontohkan di kawasan metropolitan dan kota besar muncul permasalahan seperti perluasan kota, kemacetan, dan kawasan kumuh.
Data Bank Dunia menunjukkan pada 2018 di kawasan metropolitan Indonesia hampir setengah komuter menghabiskan waktu lebih dari 60 menit setiap hari di perjalanan dan sebagian dari mereka menempuh jarak lebih dari 30 kilometer.
Permasalahan kemacetan juga terjadi akibat inefisiensi penduduk perkotaan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran kota cukup besar.
Fenomena yang muncul kemudian adalah urban sprawl akibat masyarakat menengah ke bawah semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan untuk mengakses hunian karena harga tanah dan hunian yang tinggi di tengah kota.
"Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya," tuturnya.
