Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PPDPP & Ditjen Pajak Jalin Kerja Sama, Ini Detailnya

Pengembang yang belum memiliki NPWP, secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 15 Juli 2020  |  03:12 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal pemanfaatan identifikasi nomor pokok wajib pajak pada database big data PPDPP.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan sistem tersebut terdiri atas beberapa bagian.

Pada aplikasi SiKasep, kesesuaian data nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk calon debitur yang mendaftar melalui aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian NPWP.

"Bagi pengguna SiKasep yang belum memiliki NPWP, secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (14/7/2020).

Begitu juga aplikasi SiKumbang, kesesuaian data NPWP untuk pengembang yang memasukkan data perumahannya dalam aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian NPWP.

"Bagi pengembang yang belum memiliki NPWP, secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP," katanya.

Integrasi data pajak tersebut juga disinergikan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Hal ini agar dapat mendukung kepastian penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan tepat sasaran.

Nantinya, PPDPP akan mendapatkan data kesesuaian penghasilan pengguna SiKasep dengan pajak yang dilaporkan, sekaligus memastikan bahwa pengguna yang mendaftar belum memiliki rumah dengan melihat laporan harta pengguna pada surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang wajib dilaporkan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Tahap tersebut sedang menunggu persetujuan oleh Menteri Keuangan," ucapnya.

Saat ini tercatat juga dalam database PPDPP, debitur yang terdata telah memiliki NPWP mencapai 728.368 debitur.

“Kami harus pastikan bahwa rumah yang disediakan dalam Sikasep adalah rumah yang layak, dan masyarakat yang menerima FLPP pun juga harus tepat sasaran sehingga penyaluran FLPP kami tepat guna," tutur Arief.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak perumahan npwp
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top