Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PHRI: Pelonggaran Kapasitas Penumpang Pesawat Perlu Diiringi Insentif Lain

Buaya untuk melaksanakan rapid test dan polymerase chain reaction (PCR) dinilai masih membebani langkah masyarakat untuk melakukan mobilitasnya, kendati kapasitas maksimum penumpang pesawat yang dapat diangkut atau load factor dilonggarkan menjadi 70 persen.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 09 Juni 2020  |  18:31 WIB
Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Organisasi Maulana Yusran (kiri) dan Wakil Ketua Umum Pengembangan Usaha dan Investasi Fofo Sariatmadja mengikuti Hore Fun Walk dan HoRo Festival Kuliner PHRI di Jakarta, Minggu (10/2/2019). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-50 PHRI dan Rapat Pimpinan Nasional IV PHRI 2019. Bisnis - Dedi Gunawan
Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Organisasi Maulana Yusran (kiri) dan Wakil Ketua Umum Pengembangan Usaha dan Investasi Fofo Sariatmadja mengikuti Hore Fun Walk dan HoRo Festival Kuliner PHRI di Jakarta, Minggu (10/2/2019). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-50 PHRI dan Rapat Pimpinan Nasional IV PHRI 2019. Bisnis - Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pelonggaran kapasitas maksimum penumpang pesawat yang dapat diangkut atau load factor menjadi 70 persen dari sebelumnya 50 persen disambut positif oleh para pengusaha sektor pariwisata. Namun, langkah itu perlu diperkuat oleh insentif lain.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, insentif lain tersebut adalah relaksasi biaya pelaksanaan rapid test atau polymerase chain reaction (PCR). Biaya yang besar untuk menjalani tes disebut Maulana bisa menahan rencana mobilitas masyarakat.

"Mungkin ke depannya isu biaya ini bisa menjadi perhatian pemerintah, seperti memberi relaksasi biaya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/6/2020)

Kendati demikian dia menyambut baik kebijakan pemerintah yang melonggarkan batas maksimum penumpang angkutan udara tersebut.

Menurutnya, langkah tersebut bisa memicu mobilitas masyarakat yang selama ini terhambat sehingga berimbas pada rendahnya jumlah kunjungan ke destinasi wisata. Dengan relaksasi tersebut, dia berharap masyarakat dapat kembali melakukan perjalanan.

"Kami rasa ini terobosan dan bisa memicu mobilitas. Kebijakan ini pun membantu maskapai yang mungkin terkendala biaya jika hanya mengangkut 50 persen kapasitas," kata Maulana.

Di sisi lain, Maulana mengaku belum bisa memperkirakan dampak dari kebijakan ini terhadap okupansi hotel dan kunjungan restoran di destinasi wisata. Menurutnya, efek positif dari batas maksimum penumpang pesawat hanya akan dirasakan jika disertai dengan biaya tes kesehatan yang terjangkau.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pesawat phri New Normal
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top