Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perpanjangan Kontrak, Proposal Arutmin Ditinjau Kementerian ESDM

Dalam lima tahun mendatang terdapat  7 PKP2B yang akan habis kontraknya yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal luas lahan 84.938 hektare yang selesai 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung dan PT Berau Coal.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 14 Mei 2020  |  13:16 WIB
Perpanjangan Kontrak, Proposal Arutmin Ditinjau Kementerian ESDM
Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan batu bara di Indonesia. - Bloomberg/Dadang Tri

Bisnis.com, JAKARTA –  Disahkannya Undang Undang Minerba membawa angin segar bagi pengusaha tambang terutama para pemegang kontrak karya dan Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Dalam lima tahun mendatang terdapat  7 PKP2B yang akan habis kontraknya yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal luas lahan 84.938 hektare yang selesai 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung dan PT Berau Coal.

Hingga saat ini, baru PT Arutmin indonesia yang mengajukan perpanjangan kontrak dan tengah dalam evaluasi.

General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani menuturkan saat ini evaluasi sedang dalam proses oleh tim Direktorat Jenderal Minerba. Adapun evaluasi yang dilakukan berdasarkan aspek administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.

Menurutnya, perpanjangan jangka waktu sebanyak 2x10 tahun yang diatur dalam revisi UU Minerba pada dasarnya merupakan hak perusahaan pemegang PKP2B yang telah diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba juga mendukung hal tersebut.

"UU minerba yg baru mengkonfirmasi hak tersebut," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2020).

Adapun terkait luas wilayah saat ini, pihaknya masih mengajukan besaran luasan kepada Kementerian ESDM sesuai dengan kondisi saat ini.

"Kita masih menunggu hasil evaluasi dari tim minerba," ucapnya.

Sementara itu, Direktur dan Sekretaris Bumi Resources Dileep Srivastava mengatakan hingga kini pihaknya masib menunggu peraturan formal, sehingga perusahaan bisa membuat pernyataan lebih lanjut.

"Aturan minerba yang baru ini cukup positif bagi pengembangan ke depannya," tuturnya.

Namun demikian, pihaknya optimistis status PKP2B tak lama lagi dapat akan berubah menjadi IUPK. Adapun BUMI merupakan induk usaha dari PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

batu bara kementerian esdm minerba
Editor : David Eka Issetiabudi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top