Bisnis.com, JAKARTA – Program cetak sawah baru guna menambah pasokan pangan selama pandemi Covid-19 dinilai tidak efektif. Pasalnya, kegiatan pengembangan lahan marjinal memerlukan waktu lama dan produksinya belum tentu memadai.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan penurunan lahan tanaman pangan memang menjadi masalah utama pertanian. Banyak lahan pertanian yang dikonversi untuk industri, dan infrastruktur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat antara 2018 dan 2019, luas panen padi berkurang dari 11,4 juta hektare (ha) menjadi 10,7 juta ha.
"Upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian perlu diapresiasi, namun langkah ini tidak bisa diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi COVID-19," kata Felippa dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).
Pembukaan lahan sawah baru, terutama di lahan gambut, disebutnya membutuhkan waktu lama mulai dari mengolah lahan dan proses pertaniannya. Hasil pembukaan lahan pun tidak bisa membantu kekurangan stok pangan yang terjadi saat ini, bahkan untuk menjaga ketersediaan sampai akhir tahun.
“Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” ungkapnya.
Felippa menambahkan, untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi, pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan dengan memberi fasilitas bagi petani seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik sebanyak mungkin dan impor pangan.
Felippa pun mengemukakan pentingnya berkaca pada pengalaman proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektare di Kalimantan Tengah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Program tersebut menunjukkan bahwa lahan gambut tidak cocok untuk penanaman padi.
"Saat itu yang terjadi malah gagal panen dan kerugian besar. Lahan gambut lebih cocok untuk komoditas hortikultura, seperti nanas. Pengolahan lahan gambut juga membawa risiko lingkungan yang besar akibat pelepasan karbon ke udara," lanjutnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku telah menerima instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan lahan sawah baru guna mencegah krisis pangan. Institusinya akan melakukan optimalisasi lahan-lahan rawa dan lahan marjinal yang mencapai 600.000 ha.
Upaya penanaman di lahan baru ini disiapkan untuk menjamin ketersediaan beras sampai 3 bulan pertama 2021. "Agar stok aman sampai awal tahun 2021 kita perlu tambahan di atas 1 juta ton. Perkiraan kami stok akhir 2020 hanya 1,8 juta ton. Kita setidaknya butuh 3 juta ton agar bisa survive 3 bulan pertama 2021," lanjut Syahrul.
Dengan asumsi 600.000 ton ini dapat terealisasi, Syahrul mengatakan terdapat potensi tambahan pasokan sebanyak 900.000 ton beras atau 1,8 juta ton GKG. Produksi padi di lahan marjinal sendiri cenderung lebih rendah dari lahan konvensial, hanya di kisaran 3 ton per ha.
Penurunan lahan tanaman pangan memang menjadi masalah utama pertanian. Banyak lahan pertanian yang dikonversi untuk areal industri, infrastruktur, dan properti. (foto Antara)
