Kuota FLPP Segera Habis, PPDPP Siapkan Skenario Pembiayaan

PPDPP menjajaki alternatif pendanaan lain untuk menyiasati kuota FLPP yang diprediksi habis pada April mendatang
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  19:56 WIB
Kuota FLPP Segera Habis, PPDPP Siapkan Skenario Pembiayaan
Pekerja beraktivitas di proyek perumahan bersubsidi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (4/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Kuota subsidi pembiayaan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelontorkan pemerintah untuk tahun ini diprediksi akan habis pada April 2020.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengaku tengah menyiapkan siasat untuk mengantisipasi hal yang dikhawatirkan sejumlah asosiasi pengembang tersebut.

"Masih kami tunggu sambil memastikan demand. Saat ini baru versi pengembang dari sisi supply," ujarnya, Kamis (6/2/2020).

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah. 

"Saya masih ingin memastikan bahwa demand-nya tidak dipaksakan karena supply yang sudah ada," ujar Arief.

Di sisi lain, dia mengaku bahwa pihaknya juga menampung usulan dari asosiasi pengembang untuk menambah kuota pembiayaan rumah bersubsidi bila habis pada April mendatang.

"Usulan tersebut sangat baik. Dari pihak PPDPP sendiri sudah mempersiapkan perangkatnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menjajaki alternatif pendanaan lain seperti dari Badan Pengelola Keuangan Haji, CSR dan dana pemupukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Dengan upaya ini diharapkan pemerintah melalui PPDPP mampu menjawab tingginya permintaan akan rumah subsidi," ungkapnya. 

Di sisi lain, secara persentase total perincian penerima FLPP diserap oleh ASN sebesar 12 persen, TNI/Polri 4 persen, swasta 73 persen, wiraswasta 8 persen, dan lainnya 2 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
properti, flpp, Kementerian PUPR

Editor : Fitri Sartina Dewi
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top