1. BPS Diragukan, Sri Mulyani Angkat Bicara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membela Badan Pusat Statistik (BPS) setelah sejumlah pihak meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan lembaga pemerintah non-kementerian ini.
Sri Mulyani menegaskan independensi BPS dan tidak adanya manipulasi data pertumbuhan ekonomi yang mencuat dari keraguan sejumlah pihak. Baca selengkapnya di sini
2. Tidak Setor Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pengadilan Tolak Praperadilan PT KDH
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menggugurkan permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan I dan M.Y sebagai pimpinan PT KDH dalam kasus dugaan tidak memungut dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap 156 pekerja.
“Hakim PN Tanjung Balai Karimun menetapkan permohonan pemohon dianggap gugur. Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,” kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, baca selengkapnya di sini
3. Kontribusi Zakat Digital di Tanah Air Bisa Capai 30 Persen
Kontribusi pengumpulan zakat via kanal digital di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 30% ke depannya.
Sekretaris Eksekutif World Zakat Forum (WZF) Irfan Syauqi Beik menuturkan beberapa negara anggota forum internasional ini telah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Baca selengkapnya di sini
4. Kemnaker Perbanyak Job Fair untuk Alumni Magang Jepang
Kementerian Ketenagakerjaan akan memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja atau job fair sebagai jembatan antara perusahaan dan alumni pemagangan Jepang.
Siti Kustiati, Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa pihaknya akan memperbanyak job fair untuk alumni pemagangan Jepang. Baca selengkapnya di sini
5. Program Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Kebijakan Ekonomi Jangka Pendek
Dua program pemerintah di sektor ketenagakerjaan masuk dalam program kerja prioritas pemerintah yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan.
Dalam salinan poin-poin rapat koordinasi (rakor) kementerian ekonomi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (7/11/2019), kebijakan penerapan kartu prakerja dan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, baca selengkapnya di sini
