Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membela Badan Pusat Statistik (BPS) setelah sejumlah pihak meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan lembaga pemerintah non-kementerian ini.
Sri Mulyani menegaskan independensi BPS dan tidak adanya manipulasi data pertumbuhan ekonomi yang mencuat dari keraguan sejumlah pihak.
"Pemerintah tidak pernah campur tangan dalam statistik. BPS independen dan bereputasi,” tegas Menkeu dalam sebuah wawancara telepon dari Dubai, seperti dilansir melalui Bloomberg (Kamis, 7/11/2019).
Data BPS yang dirilis pada Selasa (5/11/2019) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal III/2019 berada pada angka 5,02 persen (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi untuk dua kuartal berturut-turut sebelumnya tercatat 5,05 persen pada kuartal II/2019 dan 5,07 persen pada kuartal I/2019.
Namun, pertumbuhan yang cukup stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir mendorong keraguan mengenai keabsahannya dari sejumlah peneliti, termasuk Gareth Leather dari Capital Economics Ltd.
Baca Juga
Leather mencurigai perihal stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen selama lima tahun terakhir. Dia pun mempertanyakan angka pertumbuhan pada kuartal ketiga tersebut.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan telah bertahan di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir karena konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 56 persen dari ekonomi, telah tumbuh lebih dari 5 persen.
“Dengan impor mengalami kontraksi tajam pada kuartal ketiga, ekspor netto berubah positif sehingga mendorong pertumbuhan secara keseluruhan,” terang Menkeu.
Ia lebih lanjut mengatakan telah mendorong BPS untuk mengundang lembaga-lembaga global meninjau metodologi lembaga pemerintah ini.
“Kami sangat terbuka, kami sangat transparan tentang data, dan kami tidak pernah memiliki rekam jejak memalsukan data, baik dalam hal inflasi, PDB, ataupun tingkat pengangguran,” papar Sri Mulyani.
Menurutnya, adalah hal yang mustahil bagi Indonesia untuk berpikir tentang memalsukan data di era keterbukaan ini. Oleh karenanya, keraguan dari sejumlah analis terkait hal ini tidaklah masuk akal.
“Ini akan mengikis kepercayaan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan kami. Saya menganggapnya sangat serius,” tegas Menkeu.
