Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Istana menjawab mengenai isu data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 yang dinilai mencurigakan.
Juru bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Badan Pusat Statistik (BPS), menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
"Agar semua yang disampaikan kepada publik betul-betul dapat dipercaya kemudian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Fadjroel mengatakan Menteri Keuangan telah meminta BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari lembaga riset yang meragukan keabsahan perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut.
BPS, ujar Fadjroel, telah bertemu dengan 15 ekonom serta lembaga riset untuk menjelaskan metodologi riset dan cara mendapatkan data tersebut.
"Sebelumnya BPS sudah menyatakan data yang mereka ambil berdasarkan metodologi yang mereka pakai itu sudah dalam monitoring lembaga internasional seperti IMF dan lembaga lainnya baik yang ada di Indonesia maupun yang internasional," kata Fadjroel.
Seperti diketahui, sebuah lembaga riset asal Inggris, Capital Economics, meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data yang diperoleh dari activity tracker yang dikembangkan oleh Capital Economics, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan terus melambat pada beberapa tahun terkahir.
"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara mencurigakan cenderung stabil dalam 5 tahun terakhir pada angka 5%. Tidak mengagetkan bahwa Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan pada 5% pada kuartal III/2019," ujar Gareth Leather, ekonom Capital Economics.
Berdasarkan data yang diumumkan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% pada kuartal III/2019 atau menurun dibandingkan dengan 5,17% pada kuartal II/2019.
Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan bahwa penghitungan PDB yang dilaksanakan oleh BPS selalu mengacu pada manual dari PBB serta diawasi oleh Forum Masyarakat Statistik dan IMF.
"IMF selalu datang ke BPS untuk cek minimal setahun sekali dan selama 5 tahun berturut-turut dan kita dapat statement bahwa angka PDB kita akurat," ujar Kecuk.
