Bisnis.com, JAKARTA - Dua program pemerintah di sektor ketenagakerjaan masuk dalam program kerja prioritas pemerintah yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan.
Dalam salinan poin-poin rapat koordinasi (rakor) kementerian ekonomi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (7/11/2019), kebijakan penerapan kartu prakerja dan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan menjadi program kerja yang masuk kategori program prioritas (quick wins). Program tersebut ditargetkan dapat selesai dalam enam bulan ke depan.
“Program prioritas akan dibahas pada rakor hari ini, kemudian akan dilakukan peninjauan dan sinkronisasi antara Kemenko Perekonomian dengan 9 kementerian dan lembaga di sektor perekonomian,” seperti dikutip dari salinan poin rakor Kemenko Perekonomian, Kamis (7/11/2019).
Hasil peninjauan dan sinkronisasi tersebut akan diajukan untuk dibahas dalam rakor lanjutan pada 19 November 2019 oleh kementerian terkait. Rentang waktu hingga rakor selanjutnya tersebut akan digunakan oleh Kemenko Perekonomian dan eselon I kementerian terkait untuk membahas lebih detail program kerja tersebut.
Adapun, selain sektor ketenagakerjaan, terdapat program kerja lain yang masuk dalam program prioritas pemerintah dalam enam bulan ke depan. Program itu a.l. implementasi mandatori B30, penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan pengembangan hortikultura untuk ekspor.
Selain membahas program prioritas pemerintah dalam enam bulan ke depan, rakor tersebut juga membahas mengenai program kerja 2020-2024 yang tindak lanjutnya juga akan dibahas kembali pada 19 November 2019.
