1. Jokowi Sindir Dirut Perhutani : Birokrasi Jangan Lebih Kolonial Daripada Kolonial
Presiden Joko Widodo menyindir birokrasi Perusahaan Umum Perhutani supaya "jangan lebih kolonial dari kolonial".
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam program perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Baca selengkapnya di sini
2. Kemasan Polos Rokok Berpotensi Kerek Peredaran Rokok Ilegal
Penerapan pembatasan merek (brand restriction) serta kemasan polos (plain packaging) bagi produk rokok dinilai belum dapat diterapkan di Indonesia karena berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Kepala Sub Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mogadishu Djati Ertanto menyebut penerapan brand restriction serta plain packaging ternyata meningkatkan peredaran rokok ilegal di Australia. Baca selengkapnya di sini
3. Kemendag : Diduga 62 Persen Pemberitahuan Impor Barang Bermasalah
_5d9f2728bacfb.jpg)
Kementerian Perdagangan mencatat sekitar 62 persen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diduga bermasalah atau melanggar ketentuan sejak dilakukan kebijakan post border.
"Sejak dimulainya peraturan post border pada 1 Februari 2018, jumlah PIB yang masuk ke sistem pemeriksaan sebanyak 374.947. Dari jumlah itu, terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 232 795," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono, baca selengkapnya di sini
4. The Fed Khawatir Pasar Berharap Penurunan Bunga Lebih Tinggi
Beberapa pembuat kebijakan bank sentral AS khawatir pasar berharap penurunan suku bunga lebih tinggi daripada yang ingin disampaikan oleh pejabat bank tersebut.
Demikian, menurut berita acara yang dirilis usai pertemuan para petinggi bank itu. Baca selengkapnya di sini
5. 7 Perusahaan Pertambangan Batu Bara Butuh Kepastian Usaha
Sebanyak tujuh perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi kesatu akan habis masa kontraknya dalam 5 tahun mendatang.
Hingga kini ketujuh perusahaan ini menanti kepastian dari pemerintah. Baca selengkapnya di sini
